Kejari Bengkulu Tengah Tetapkan Kontraktor Pasar Renah Semanek Sebagai Tersangka Korupsi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah menetapkan Edy Purnomo, selaku kontraktor pelaksana pembangunan Pasar Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan pasar tahun anggaran 2019

Benteng||ISBCenter.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah menetapkan Edy Purnomo, selaku kontraktor pelaksana pembangunan Pasar Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan pasar tahun anggaran 2019.

Edy ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, 17 November 2026, di Kantor Kejari Bengkulu Tengah. Setelah penetapan tersebut, ia langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bengkulu selama 20 hari, terhitung sejak 17 November hingga 6 Desember 2026.

Bacaan Lainnya

Kasi Intelijen Kejari Bengkulu Tengah, Bayu Nusantara Palwa, S.H., M.H., mengatakan penetapan tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan yang telah dilakukan sejak Mei 2026.

“Pada hari ini, Selasa tanggal 17 November 2026, Tim Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah telah menetapkan satu orang tersangka atas nama Edy Purnomo, selaku penyedia atau kontraktor pelaksana pekerjaan, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Tahun Anggaran 2019,” ujar Bayu.

Menurut Bayu, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh sedikitnya dua alat bukti yang sah, di antaranya keterangan saksi, dokumen, serta hasil pemeriksaan ahli.

Kasus ini bermula dari kegiatan pembangunan Pasar Desa Renah Semanek yang dilaksanakan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Tengah pada Tahun Anggaran 2019.

Proyek tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp702.614.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Pekerjaan kemudian dilaksanakan oleh penyedia yang terpilih melalui proses tender dengan nilai kontrak sebesar Rp694.333.000.

Dalam pelaksanaannya, pekerjaan dinyatakan selesai 100 persen pada 8 November 2019. Pembayaran kepada penyedia juga telah dilakukan secara penuh melalui dua tahap.

Namun, hasil penyidikan menemukan dugaan ketidaksesuaian antara nilai riil bangunan yang dikerjakan dengan anggaran yang telah dibayarkan. Selain itu, kondisi pasar menjadi perhatian penyidik karena disebut tidak dapat difungsikan sejak serah terima pertama pekerjaan.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan, nilai riil bangunan pasar yang dikerjakan oleh tersangka Edy Purnomo diduga tidak sesuai dengan realisasi anggaran yang telah dibayarkan. Dan kondisi pasar tersebut tidak dapat difungsikan sejak serah terima pertama,” kata Bayu.

Temuan pemeriksaan fisik tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan pasar yang dibiayai menggunakan anggaran negara tersebut.

Kejari Bengkulu Tengah menyatakan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini masih dalam proses penghitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hasil penghitungan kerugian negara akan disampaikan kepada publik setelah laporan hasil audit diterbitkan.

Sementara itu, penahanan terhadap Edy Purnomo dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejari Bengkulu Tengah untuk kepentingan penyidikan. Masa penahanan awal ditetapkan selama 20 hari, mulai 17 November hingga 6 Desember 2026.

Dalam perkara ini, Edy Purnomo disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, subsidair Pasal 604.

Kejari Bengkulu Tengah menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan melalui pemeriksaan saksi tambahan dan pengumpulan alat bukti lainnya untuk melengkapi berkas perkara.

Penyidik juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan bukti yang cukup.

Meski demikian, penanganan perkara tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, serta asas praduga tak bersalah. Status tersangka yang disandang Edy Purnomo merupakan bagian dari proses hukum, sedangkan pembuktian lebih lanjut akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku..(*rz)

Pos terkait