Bengkulu||ISBCenter.com – Polda Bengkulu mengungkap 15 kasus dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu. Dari pengungkapan tersebut, 15 orang ditetapkan sebagai tersangka dan lebih dari 12 ton BBM jenis Bio Solar dan Pertalite disita.
Total barang bukti mencapai 12.037 liter, terdiri dari 9.784 liter Bio Solar dan 2.253 liter Pertalite.
Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid melalui Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Imam Wijayanto mengatakan pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
“Polda jajaran telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, dan menyita kurang lebih 12 ton BBM jenis Bio Solar dan Pertalite,” kata Imam Wijayanto, Selasa (3/11/2026).
Ia menjelaskan pengungkapan dilakukan di sejumlah kabupaten dan kota, di antaranya Kabupaten Kepahiang dengan barang bukti 5.100 liter dan Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 3.300 liter.
Selain itu, pengungkapan juga dilakukan di Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Mukomuko, Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur, Bengkulu Tengah, serta oleh Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu.
Dari 15 laporan polisi, tiga tersangka berasal dari Polres Bengkulu Utara, tiga dari Polresta Bengkulu, dan dua dari Polres Bengkulu Selatan, sementara wilayah lainnya masing-masing satu tersangka.
Menurut Imam, praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu ketersediaan dan distribusi energi bagi masyarakat yang berhak.
Polda Bengkulu memastikan pengawasan dan penindakan akan terus diperkuat, termasuk menelusuri kemungkinan jaringan maupun pihak lain yang terlibat.
“Polda terus akan memperkuat pengawasan, melakukan penindakan secara profesional, serta menelusuri kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi,” tegasnya.
Para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja..(*rz)
