Blitar||ISBCenter.com – Komisi II DPRD Kota Blitar mempertanyakan langkah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Blitar yang sudah mengajukan anggaran pembangunan fisik sirkuit balap Sentul sebesar Rp10 miliar untuk tahun 2027, padahal dokumen dasar perencanaan proyek tersebut hingga kini belum tuntas.
Proyek baru berada pada tahap studi kelayakan, padahal kontrak penyusunannya sudah berakhir sejak 24 Oktober 2026. Hal ini menjadi sorotan utama dalam rapat dengar pendapat bersama Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Timur, Senin (9/11/26) di Ruang Paripurna DPRD Kota Blitar.
Pada tahun 2026, DPRD telah menyetujui anggaran tahap awal sebesar Rp1 miliar untuk menyelesaikan studi kelayakan (feasibility study), master plan, Detail Engineering Design (DED), dokumen lingkungan, dan persiapan teknis lain. Namun hingga pertengahan November 2026, dokumen‑dokumen lanjutan belum selesai diserahkan ke DPRD.
Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, menilai ada ketidakseimbangan tahapan perencanaan dengan pengajuan dana pembangunan yang nilainya jauh lebih besar.
“Kami mengundang pihak IMI Provinsi Jatim untuk mendalami rencana pembangunan sirkuit di Sentul. Padahal pembangunan sirkuit di Sentul sudah dianggarkan dan disetujui DPRD tahun 2026, tetapi belum bisa dilaksanakan karena beberapa kendala,” kata Yohan Tri Waluyo.
Selain itu, sirkuit yang ingin menggelar ajang balap resmi wajib mendapatkan rekomendasi dari IMI Jawa Timur selaku induk organisasi. Tanpa rekomendasi tersebut, sirkuit dinyatakan tidak memenuhi syarat atau ilegal untuk perlombaan skala resmi.
“Ternyata dinas terkait dan cabang IMI setempat belum melakukan koordinasi dengan IMI Jawa Timur. Hal ini menjadi catatan penting bagi kami, karena pembangunan sirkuit memerlukan keahlian khusus dan dukungan organisasi induk,”jelas Yohan.
Komisi II DPRD Kota Blitar menyatakan akan memanggil kembali pihak Dispora Kota Blitar dan cabang IMI Kota Blitar untuk klarifikasi mendalam. Poin yang akan ditanyakan antara lain alasan pengajuan anggaran pembangunan sebelum dokumen perencanaan dasar selesai, jadwal penyelesaian master plan dan DED, serta upaya koordinasi dengan IMI Jawa Timur. Komisi II juga mengingatkan risiko pemborosan anggaran jika proyek dilanjutkan tanpa persiapan yang memadai.
“Kami khawatir anggaran yang sudah disiapkan tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal jika persiapan teknis dan koordinasi belum matang. Kami akan memanggil kembali pihak Dispora Kota Blitar dan cabang IMI Kota Blitar untuk klarifikasi lebih lanjut,”pungkasnya. (Ema)
