Riau ||ISBCenter.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan nomor registrasi untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau Tahun 2026. Dengan terbitnya registrasi tersebut, Pemerintah Provinsi Riau resmi dapat menjalankan APBD-P 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyebut realisasi APBD-P 2026 hingga saat ini telah mencapai 69 persen. Ia menargetkan realisasi dapat mencapai 90 persen hingga akhir tahun.
“APBD Perubahan 2026 sudah bisa digunakan. Nomor registrasi sudah keluar,” ujar SF Hariyanto.
Ia mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat evaluasi penggunaan APBD 2026 bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau. Rapat tersebut membahas progres program dan kesiapan pelaksanaan kegiatan yang didukung anggaran perubahan.
“Kami bersama Pak Sekda dan rekan-rekan OPD melakukan evaluasi untuk kegiatan 2026 dan membahas APBD Perubahan,” sebutnya.
SF Hariyanto menekankan kepada seluruh OPD untuk menyiapkan kelengkapan dokumen administrasi sebelum merealisasikan anggaran. Dengan sisa waktu sekitar dua bulan pada tahun anggaran berjalan, ia meminta setiap OPD segera melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya.
Ia menegaskan, salah satu prioritas utama dalam APBD-P 2026 adalah menyelesaikan tunggakan utang tunda bayar.
“Prioritas kita di APBD Perubahan tetap salah satunya menyelesaikan tunda bayar. Itu harus kita selesaikan sesegera mungkin,” tambahnya.
Namun, penyelesaian tunda bayar akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran di APBD-P 2026. Selain itu, APBD-P juga diprioritaskan untuk kegiatan mendesak, seperti menjaga fungsional jalan.
“Prioritas lainnya juga menjaga fungsional jalan yang ada di Riau, karena beberapa ruas jalan mengalami kerusakan,” sebutnya.
Untuk diketahui, Pemprov Riau bersama DPRD Provinsi Riau telah menyepakati Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (28/9). Total APBD-P 2026 sebesar Rp8,378 triliun, naik dari APBD murni 2026 sebesar Rp8,321 triliun.(*AY)
