Seluma||ISBCenter.com – Ketua Umum Organisasi Masyarakat Bengkulu Bersatu (OMBB) Majelis Pimpinan Nasional, M. Diamin, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas realisasi pengadaan barang dan jasa di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Tahun Anggaran 2026.
Desakan tersebut menyusul sorotan terhadap konsentrasi anggaran yang dinilai janggal. Dari total pengadaan Diskominfosantik Seluma senilai Rp5,06 miliar, sekitar Rp4,05 miliar atau 80,1 persen mengalir hanya ke dua perusahaan penyedia.
M. Diamin meminta kejaksaan dan kepolisian tidak tinggal diam serta segera menelusuri proses realisasi anggaran tersebut. Menurutnya, pemusatan proyek pada segelintir penyedia berpotensi menabrak prinsip keadilan usaha.
“Kami meminta APH turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pengadaan di Kominfo Kabupaten Seluma. Konsentrasi anggaran yang mencapai lebih dari 80 persen pada dua perusahaan ini wajib dibuka ke publik. Kita harus memastikan apakah proses pengadaan tersebut sudah berjalan sesuai ketentuan atau justru ada indikasi kongkalikong yang menabrak prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar Ketum OMBB MPN, M. Diamin.
Berdasarkan dokumen rekapitulasi realisasi pengadaan Diskominfosantik Seluma TA 2026, akumulasi nilai paket yang diterima kedua perusahaan tersebut mencapai Rp4.056.426.000. Besarnya porsi anggaran yang dikuasai segelintir rekanan memicu tanda tanya dari berbagai elemen masyarakat soal asas pemerataan kesempatan bagi pelaku usaha lokal.
OMBB menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena berpotensi merugikan daerah dan mencederai semangat persaingan usaha yang sehat. Pihaknya mendorong audit terbuka serta evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan, mulai dari perencanaan, penunjukan penyedia, hingga realisasi anggaran.
OMBB menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan hukum dan langkah evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Seluma demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik monopoli usaha..(*3ln)
