Bengkulu||ISBCenter.com – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi mantan Wali Kota Bengkulu H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H., dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan Mega Mall dan Pasar Tradisional Modern (PTM) Kota Bengkulu.
Berdasarkan informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung, putusan dibacakan pada Selasa (3/11/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Ahmad Kanedi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum. MA membatalkan putusan sebelumnya dan melepaskan terdakwa dari seluruh dakwaan (vrijspraak), sementara kasasi yang diajukan penuntut umum ditolak.
Putusan ini membalikkan vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu sebelumnya.
Perkara bermula dari penyidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu terkait dugaan korupsi pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bengkulu yang menjadi lokasi berdirinya Mega Mall dan PTM.
Pada 22 Mei 2025, Kejati Bengkulu menetapkan Ahmad Kanedi yang menjabat Wali Kota Bengkulu periode 2007–2012 sebagai tersangka. Penyidik menduga adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan lahan milik pemda serta penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kerja sama pengelolaan kawasan tersebut. Dalam penyidikan, kejaksaan sempat menyita tanah dan bangunan Mega Mall serta PTM seluas sekitar 15.662 meter persegi.
Perkara kemudian berlanjut ke Pengadilan Tipikor Bengkulu. Pada 12 Maret 2026, majelis hakim menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan.
Dalam pertimbangan pengadilan tingkat pertama, perkara itu dinilai menimbulkan kerugian negara hingga sekitar Rp147 miliar. Namun Ahmad Kanedi tidak dibebankan kewajiban membayar uang pengganti karena fakta persidangan tidak menemukan aliran dana yang dinikmati yang bersangkutan. Putusan tingkat pertama tersebut sempat diwarnai dissenting opinion dari ketua majelis hakim.
Tim kuasa hukum kemudian mengajukan kasasi ke MA. Berdasarkan data perkara, majelis hakim MA yang diketuai Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dengan anggota Dr. Sinintha Yuliasih Sibarani, S.H., M.H., dan Sigid Triyono, S.H., M.H., mengabulkan permohonan kasasi.
Dengan putusan ini, status hukum Ahmad Kanedi dipulihkan dan dinyatakan bebas dari tuntutan.
Menanggapi putusan tersebut, tim kuasa hukum yang dipimpin Hotma T. Sihombing, S.H., menyatakan syukur dan apresiasi atas putusan yang dinilai objektif dan berkeadilan.
“Kami menyambut baik dan sangat bersyukur atas putusan Mahkamah Agung ini. Putusan tersebut membuktikan bahwa sejak awal apa yang kami sampaikan di persidangan adalah benar—bahwa klien kami, Bapak Ahmad Kanedi, tidak pernah berniat atau melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan,” ujar Hotma T. Sihombing.
Hotma mengatakan pihaknya masih menunggu salinan resmi petikan putusan lengkap untuk mempelajari pertimbangan hukum secara utuh dan akan segera mendatangi Pengadilan Negeri Bengkulu serta Jaksa Penuntut Umum untuk menindaklanjuti putusan.
“Untuk saat ini, kami belum bisa berkomentar terlalu jauh terkait detail teknisnya karena kami masih menunggu salinan putusan resminya. Besok (Rabu), kami secara resmi akan datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu dan berkoordinasi dengan pihak JPU. Tunggu besok ya, kami akan berikan keterangan pers secara lengkap dan lebih terperinci mengenai langkah-langkah selanjutnya,” pungkasnya..(*rz)
