Bengkulu||ISBCenter.com – Pemprov Bengkulu terus memperkuat strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sinergi lintas sektor bersama Forkopimda dan berbagai instansi terkait. Langkah ini untuk meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal guna mempercepat pembangunan dan pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan saat membuka rakor bersama Forkopimda di Balai Raya Semarak, Rabu (4/11/2026).
Gubernur menegaskan optimalisasi PAD butuh komitmen dan kolaborasi seluruh pihak dalam menggali potensi pendapatan secara maksimal, terarah, transparan, dan akuntabel.
“Optimalisasi PAD menjadi langkah strategis menggali seluruh potensi pendapatan secara terarah, transparan, dan akuntabel. Kita ingin Bengkulu semakin mandiri secara fiskal sehingga punya kemampuan lebih besar membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Helmi.
Berdasarkan realisasi hingga Oktober 2026, pajak daerah mencapai Rp687,60 miliar dari target Rp868,84 miliar atau 79,14 persen. Retribusi daerah terealisasi Rp129,06 miliar dari target Rp219,96 miliar atau 58,67 persen.
Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp15,95 miliar dari target Rp25,20 miliar atau 63,30 persen. Sedangkan lain-lain PAD yang sah terealisasi Rp10,79 miliar dari target Rp30,59 miliar atau 35,29 persen.
Untuk meningkatkan capaian, Pemprov menyiapkan sejumlah langkah, di antaranya optimalisasi PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan (PAP), opsen MBLB, serta pajak rokok.
Penguatan retribusi juga dilakukan lewat evaluasi potensi, identifikasi objek dan subjek, peninjauan tarif, serta pengawasan pemanfaatan fasilitas milik daerah.
Digitalisasi menjadi instrumen penting. Pemprov terus mengembangkan layanan berbasis teknologi, termasuk aplikasi e-PBBKB yang diluncurkan Juli 2026, e-PAP yang dijadwalkan November 2026, serta persiapan SPTPD PKB elektronik 100 persen pada 2027.
Di sisi lain, optimalisasi kontribusi BUMD, pemanfaatan aset daerah, serta penguatan sumber pendapatan lain yang sah juga menjadi perhatian.
*Forkopimda Dorong Investasi, Hilirisasi dan Digitalisasi*
Dalam rapat itu, Forkopimda menyampaikan dukungan dan rekomendasi strategis.
Kabinda Bengkulu Reki Alfian menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah sebagai faktor utama menciptakan iklim investasi yang sehat.
“Pemprov perlu optimalkan pemanfaatan aset daerah, khususnya gedung dan lahan yang belum dimanfaatkan maksimal. Perusahaan besar yang berusaha di Bengkulu diharapkan punya kantor perwakilan di daerah sehingga kontribusinya lebih nyata,” papar Reki.
Ia juga mendorong percepatan transformasi digital, termasuk digitalisasi sertifikat dan penerapan sertifikat elektronik. Bengkulu diharapkan menjadi daerah percontohan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Potensi Bengkulu sebagai lokasi data center juga dinilai menjanjikan, didukung ketersediaan listrik dan air yang memadai.
Selain itu, Kabinda menyoroti potensi hilirisasi CPO. Sebagai daerah penghasil CPO, Bengkulu perlu mendorong agar komoditas itu tak hanya dipasarkan mentah, tapi diolah di daerah sehingga memberi nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Penguatan infrastruktur Pelabuhan Pulau Baai juga menjadi perhatian untuk mendukung arus barang, distribusi komoditas, serta daya saing investasi.
Lebih jauh, optimalisasi lahan milik Pemprov dapat diarahkan untuk pengembangan sektor produktif, termasuk menjadikan Bengkulu sebagai pusat penggemukan sapi.
*Sinergi Lintas Instansi Perkuat Penerimaan Daerah*
Upaya optimalisasi PAD butuh dukungan lintas instansi. Sinergi melibatkan Polda Bengkulu, Kejati Bengkulu, Korem 041/Gamas, BIN Daerah, BPKP, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Pertamina, Pelindo, KSOP Pulau Baai, serta pemerintah kabupaten/kota.
“Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat pertukaran dan integrasi data, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, pengawasan terpadu, serta memastikan optimalisasi penerimaan berjalan sesuai ketentuan,” lanjut Gubernur.
Melalui lima langkah konkret, yakni inventarisasi potensi PAD, optimalisasi penerimaan, pengawasan terpadu, digitalisasi dan integrasi data, serta penguatan sinergi Forkopimda, Pemprov menargetkan peningkatan penerimaan secara berkelanjutan.
Optimalisasi PAD bukan semata meningkatkan angka penerimaan, tetapi fondasi mewujudkan kemandirian fiskal, tata kelola yang efektif dan akuntabel, serta memastikan pembangunan dan pelayanan publik semakin optimal.(*Rozi )
