Bengkulu Selatan||ISBCenter.com – Enam orang terdakwa kasus dugaan korupsi penerbitan 19 Sertifikat Hak Milik secara ilegal di kawasan Hutan Produksi Terbatas Bukit Rabang, Kecamatan Ulu Manna, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Bengkulu, Rabu (28/10). Agenda sidang adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Bengkulu Selatan.
Usai pembacaan dakwaan, tim advokat keenam terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa.
Advokat terdakwa Subargo, Erwin Sagitarius, SH, MH, mengatakan keberatan pertama terkait perhitungan kerugian negara yang dinilai tidak sesuai dengan objek sertifikat yang diterbitkan.
“Pertama itu masalah kerugian negara, yang mana kerugian negara itu tidak sesuai dengan kerugian negara jika dihitung dari sertifikat yang terbit, selain itu terkait penerapan hukum seharusnya kasus ini bukan korupsi tapi perambah hutan,” pungkas Erwin.
Menurutnya, jika yang dipermasalahkan adalah status kawasan hutan, penerapan hukum seharusnya bukan perkara korupsi melainkan perambahan hutan.
Perkara ini menyebabkan kerugian negara senilai Rp517 juta. Sidang diketuai Majelis Hakim Mince Setiawaty Ginting.
Adapun enam terdakwa dalam kasus ini adalah:
- Kasi Penataan Pertanahan BPN Manna, Roni Hartono
- Kasi Infrastruktur Pertanahan BPN, Johan Syafri
- Petugas Ukur BPN Manna, Pedi Siswanto
- Mantan Kades Keban Jati, Subarto
- ASN aktif Bengkulu Selatan, Nuzmanto M. Adil
- Mantan Kepala BPN Manna periode 2018, Surahman
Sementara itu, JPU Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Hariandana Hidayat SH menyampaikan pihaknya akan menghadirkan 70 orang saksi untuk membuktikan dakwaan.
“Saksi yang sudah kita siapkan dan akan kita periksa di persidangan itu ada 70 saksi,” terang Nanda.
“Untuk pasal yang kita dakwaan itu pada Pasal 603 dan 604 secara Primair dan secara Subsidair,” ungkap Nanda..(*1dn)
