Riau||ISBCenter.com – Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah cepat untuk memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) tetap aman menjelang lonjakan kebutuhan akhir tahun 2026. Berbagai skenario antisipasi disiapkan untuk mengurai potensi antrean panjang kendaraan di SPBU dan mencegah kelangkaan di seluruh kabupaten dan kota.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Ismon Diando Simatupang, mengatakan instruksi tersebut datang langsung dari Gubernur Riau yang menekankan pentingnya pemenuhan pasokan energi secara berkelanjutan agar rantai distribusi tidak terganggu.
Menurutnya, Pemprov Riau telah melakukan koordinasi intensif dengan badan pengatur agar ada penambahan pasokan BBM harian sebelum memasuki periode puncak kebutuhan masyarakat. Langkah ini dinilai krusial untuk meminimalisir keterlambatan distribusi di tingkat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Pada 1 September lalu, Gubernur Riau telah menginstruksikan secara langsung kepada BPH Migas agar segera menambah kuota BBM kita guna mengantisipasi potensi kelangkaan di akhir tahun,” ujar Ismon dalam rapat koordinasi di Pekanbaru, Rabu (14/10/2026).
Tidak hanya penambahan kuota, Pemprov Riau juga mendorong penguatan sistem pengawasan distribusi dengan menghadirkan perwakilan lembaga pengatur di daerah. Kehadiran perwakilan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan kendala di lapangan.
“Kami secara resmi mengusulkan agar BPH Migas menempatkan perwakilannya di tingkat provinsi. Ini penting untuk memperkuat koordinasi, pengawasan harian, dan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan permintaan,” tuturnya.
Upaya Pemprov Riau tersebut sejalan dengan dorongan dari Komisi VI DPR RI yang menginisiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu pengawasan BBM bersubsidi lintas instansi. Satgas ini disiapkan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tetap sesuai kuota dan tepat sasaran.
“Pendataan unsur yang akan dilibatkan sangat diperlukan hari ini, agar kita bisa merumuskan struktur, tugas, serta mekanisme kerja Satgas. Tujuannya satu, memastikan BBM bersubsidi ini disalurkan tepat sasaran sesuai ketentuan,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Daerah Pemilihan Riau, Ahmad..(*ay)
