Pekanbaru||ISBCenter.com – Provinsi Riau mencatatkan prestasi positif dalam menjaga kerukunan masyarakat. Berdasarkan pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2026, Riau meraih nilai 7,32 atau kategori sangat baik dan menempati peringkat 10 dari 38 provinsi di Indonesia.
Nilai tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau 2026 sebesar 6,6. Realisasi IHaI mencapai 110,91 persen dari target dan bahkan melampaui target akhir RPJMD sebesar 7,0.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau Boby Rachmat mengatakan pengukuran IHaI dilakukan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri melalui survei digital di seluruh kabupaten/kota di Riau.
Tahun ini jumlah responden mencapai 96.673 orang, meningkat tajam dibanding 2025 yang hanya 5.349 responden dengan nilai indeks 6,67.
“Alhamdulillah, tahun ini Indeks Harmoni Indonesia Provinsi Riau mencapai 7,32. Capaian ini menunjukkan kondisi harmoni masyarakat di Riau berada dalam kategori sangat baik,” ujar Boby, Selasa (3/11).
Berdasarkan empat dimensi penilaian, harmoni keberagamaan memperoleh nilai tertinggi 7,57, disusul harmoni budaya 7,35, harmoni sosial 7,30, dan harmoni ekonomi 7,11.
Meski seluruh dimensi sangat baik, harmoni ekonomi menjadi perhatian karena nilainya paling rendah. Di sejumlah daerah bahkan masih kategori baik, seperti Kepulauan Meranti 6,89, Indragiri Hulu 6,97, dan Rokan Hilir 7,00. Kondisi ini menjadi catatan agar penguatan harmoni tidak hanya fokus pada sosial, budaya, dan keberagamaan, tetapi juga diiringi peningkatan kesejahteraan.
Untuk tingkat kabupaten/kota, seluruh daerah di Riau meraih kategori sangat baik dengan rentang nilai 7,17 hingga 7,38. Rokan Hulu, Kampar, dan Siak menjadi tertinggi dengan nilai 7,38, sementara Kepulauan Meranti terendah dengan 7,17.
Dari 172 kecamatan yang diukur, 159 kecamatan masuk kategori sangat baik, 12 kategori baik, dan satu kategori moderat yaitu Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, dengan nilai 5,93. Hasil ini menjadi perhatian agar penguatan harmoni merata hingga kecamatan.
Boby menjelaskan pihaknya mencatat masih perlu pembenahan terkait pemerataan keterwakilan responden, karena 64,37 persen responden berasal dari Bengkalis dan Rokan Hulu. Pemerataan penting agar hasil pengukuran menggambarkan kondisi harmoni secara proporsional.
Sebagai tindak lanjut, Kesbangpol Riau menyusun sejumlah rekomendasi strategis, mulai dari penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan kewirausahaan, hingga peningkatan partisipasi perempuan dan generasi muda dalam kehidupan sosial.
Hasil pengukuran IHaI 2026 akan disampaikan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Riau sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Penguatan harmoni perlu dilakukan secara merata. Tidak hanya menjaga kerukunan antar umat beragama, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan partisipasi seluruh kelompok masyarakat,” tutupnya.(*AY)
