Jakarta||ISBCenter.com – Istana menyatakan tindakan penyadapan secara ilegal yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai makar.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Istana menyebut dugaan penyadapan terhadap Prabowo sebagai tindakan makar.
Prasetyo mengatakan, informasi yang diterima kepala negara pada umumnya bersifat sensitif. Karena itu, penyalahgunaan informasi tersebut berpotensi mengancam kepentingan nasional hingga kedaulatan negara.
“Karena kalau sudah berbicara Kepala Negara, berbicara pimpinan negara, di situ kan banyak informasi-informasi yang tentu sangat sensitif. Yang itu akan membahayakan, bisa jadi informasi sensitif tersebut membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara,” ujar Prasetyo dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Ia juga menilai tindakan yang diduga dilakukan Listyo bersama dua tersangka lainnya sebagai persoalan serius.
Meski demikian, Prasetyo mengaku belum mengetahui motif maupun tujuan di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden tersebut.
“Kalau melakukan tindak penyadapan, penghilangan barang bukti elektronik, illegal access untuk sesuatu yang sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan kita dan ini menyangkut Kepala Negara, menyangkut pejabat-pejabat negara, nah ini kan sesuatu yang, yang ini luar biasa gitu lho. Jadi kita tidak, tidak mengerti juga apa yang menjadi motif dan tujuannya,” ujar Prasetyo.
Hal yang berkaitan dengan makar sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
“Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut,” bunyi Pasal 160 KUHP. Selanjutnya dalam “Bagian Kedua Tindakan Makar”, terdapat Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP yang mengatur jenis tindakan makar, yakni:
- Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden
- Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Makar terhadap Pemerintah
Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa mendapatkan ancaman pidana mati dan pidana seumur hidup.
“Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/ atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun,” bunyi Pasal 191 KUHP.
Ancaman hukuman serupa juga bisa dikenakan kepada pelaku tindak pidana makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 192 KUHP.
“Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun,” bunyi Pasal 192 KUHP.
Adapun tindakan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah dapat terancam hukuman pidana 12 tahun.
“Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun,” bunyi Pasal 193 ayat (1) KUHP.
“Pemimpin atau pengatur Makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun,” bunyi Pasal 193 ayat (2) KUHP.
Pada Selasa (3/11/2026) malam, Listyo resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.
Selain Listyo, Bareskrim Polri juga menetapkan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai tersangka kasus yang sama.
“Telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam.
Lebih lanjut, Asep menyebut praktik penyadapan tanpa prosedur tersebut diduga telah berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
“Tahun 2025 hingga 2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap (Peraturan Kapolri) Nomor 5 Tahun 2010,” kata Asep.
Listyo dan dua tersangka lainnya dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
“Yang berbunyi, secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut adalah selama 10 tahun,” ujar Asep.
Ketiga tersangka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun.
“Kita juga terapkan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1), di mana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik dengan ancaman pidana selama delapan tahun,” ujar Asep..(*1dn)
