Riau||ISBCenter.com – Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Tidak hanya mengandalkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pemprov juga mendorong skema pembiayaan perumahan yang lebih luas.
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang diikuti Plt Gubernur Riau SF Hariyanto secara virtual dari Ruang Rapat Gubernur, Kamis (8/10/2026).
Dalam rakor tersebut, SF Hariyanto menekankan bahwa percepatan program perumahan tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi aktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan, BPN, perbankan, hingga pengembang agar program berjalan optimal dan tepat sasaran.
Terkait pelaksanaan di lapangan, SF mengaku terus mengawal langsung prosesnya dengan menggelar rapat koordinasi bersama pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi kendala.
“Kami terus mengawal program ini dengan berkoordinasi bersama balai, pemerintah kabupaten dan kota, BPN serta pihak-pihak terkait lainnya. Saya juga sering mengundang mereka dalam rapat untuk mendengar langsung kendala yang terjadi di lapangan, karena tujuan kita satu, yaitu mempercepat BSPS,” tegasnya.
Lebih lanjut, SF menjelaskan bahwa dukungan terhadap hunian layak harus dilakukan melalui beragam skema. Selain percepatan BSPS, Pemprov Riau juga mendorong optimalisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pembiayaan perumahan lainnya melalui sinergi dengan perbankan dan pengembang.
Ia menegaskan program perumahan merupakan program prioritas Presiden yang harus dituntaskan sesuai target waktu, serta berharap kuota untuk Riau bisa terus bertambah.
“Program ini merupakan program Bapak Presiden yang perlu kita percepat dan kita selesaikan tepat waktu. Kami juga berharap ke depan alokasi untuk Riau dapat terus ditambah sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program perumahan,” ucap SF.
SF berharap dengan koordinasi yang solid, dukungan terhadap sektor perumahan di Riau tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu memperluas akses pembiayaan dan kepemilikan hunian layak bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, meminta Pemprov Riau bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat koordinasi guna mempercepat penyelesaian program yang masih berjalan.
“Kita bisa melakukan percepatan, terutama untuk pekerjaan yang masih tersisa. Mohon semua kabupaten dan kota dilibatkan agar penyelesaian program dapat bergerak lebih cepat dan tidak ada tahapan yang tertunda,” tuturnya.
Didyk juga mengapresiasi langkah koordinasi yang telah dilakukan Pemprov Riau dan mendorong pola tersebut untuk terus dipertahankan pada pelaksanaan program tahun mendatang. Menurutnya, koordinasi sejak tahap awal pengusulan akan membuat proses verifikasi dan pelaksanaan menjadi lebih terukur dan efisien.
“Kalau koordinasi sudah dilakukan sejak awal dan data calon penerima sudah lengkap, pekerjaan kita pada 2027 akan jauh lebih cepat. Karena itu, kami mohon dukungan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh dokumen dan informasi calon penerima tersedia sejak tahap pengusulan,” pungkasnya..(*ay)
