Bengkulu||ISBCenter.com – Pemprov Bengkulu mulai tegas. Mulai Desember 2026, seluruh pengiriman CPO dari pabrik kelapa sawit (PKS) di Bengkulu wajib mencantumkan label asal Bengkulu.
Ketegasan itu disampaikan Wagub Bengkulu Mian dalam FGD Akselerasi Ekspor CPO Atas Nama Provinsi Bengkulu di Hotel Batuah Mukomuko, Rabu (4/11). FGD digelar bersama Kepala Perwakilan BI Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat dan dihadiri pimpinan PKS se-Mukomuko.
Selama ini, sebagian besar CPO Bengkulu dikirim lewat Pelabuhan Teluk Bayur, Sumbar, tanpa label asal. Akibatnya, produksi Bengkulu tercatat sebagai milik daerah lain.
“Hasil komoditas sawit ini milik kita, tetapi tercatat dengan nama Teluk Bayur. Ini ironis. Ke depan tidak bisa ditawar lagi, setiap pengiriman harus berlabel Bengkulu,” tegas Mian.
Padahal, Bengkulu termasuk 8 besar penghasil sawit nasional, dengan produksi lebih dari 1,5 juta ton per tahun. Mukomuko saja lebih dari 700 ribu ton.
Menurut Mian, label asal bukan sekadar administrasi. Ini kunci memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dari pusat.
“Jalan kita rusak akibat angkutan sawit, masyarakat butuh pembangunan. Kalau produksi tidak tercatat, bagaimana kita memperjuangkan DBH sawit? Mulai Desember hingga Januari, semua pengiriman harus sudah terdata,” bebernya.
Pemprov bersama pemerintah kabupaten akan memperkuat pengawasan dan pemantauan pengiriman CPO dari seluruh PKS.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat menilai branding yang jelas akan meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Produk sawit Bengkulu harus memiliki branding yang jelas demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkap Wahyu.
Hadir dalam FGD, Bupati Mukomuko Choirul Huda, Kadis Perindag Provinsi Bengkulu Desman Siboro, dan Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu Yuliswani.(*Rozi )
