Bengkulu||ISBCenter.com – Sidang kasus dugaan korupsi penyusutan lahan Terminal B/GOR di Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Tahun Anggaran 2015 kembali menjadi sorotan.
Agenda pembacaan surat tuntutan terhadap terdakwa Idris, mantan Kabid Dikpora Kepahiang periode 2010–2017, yang seharusnya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada Rabu (30/9/2026), terpaksa ditunda.
Penundaan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepahiang setelah adanya perkembangan signifikan berupa masuknya bukti baru terkait pemulihan aset milik daerah.
Diketahui, mantan Bupati Kepahiang, Bando Amin C. Kader, telah secara resmi mengembalikan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Kepahiang seluas 5.000 meter persegi.
Kasi Intelijen Kejari Kepahiang yang bertindak sebagai JPU, Johansen Christian Hutabarat, menjelaskan penundaan ini diperlukan untuk penyempurnaan berkas tuntutan.
Ia menyebut pengembalian aset tersebut berdampak langsung pada perhitungan kerugian negara dalam perkara ini.
“Pengembalian ini menutupi kerugian keuangan negara yang timbul akibat berkurangnya aset daerah. Langkah pemulihan aset tersebut akan menjadi bahan pertimbangan jaksa dalam menyusun amar tuntutan terhadap terdakwa Idris,” tegas Johansen.
Dalam persidangan tersebut, tim JPU juga menyerahkan tiga dokumen penting kepada Majelis Hakim dan Penasihat Hukum terdakwa. Salah satu dokumen krusial adalah surat pernyataan penyerahan kembali tanah dari Bando Amin sesuai dengan kondisi sertifikat awal pada tahun 2015.
Sebagai langkah administratif lanjutan, Kejari Kepahiang telah meneruskan dokumen pengembalian lahan itu kepada Pemkab Kepahiang dan Badan Pertanahan Nasional Kepahiang untuk dilakukan proses pengukuran ulang batas lahan.
Kasus ini sendiri menyeret Idris atas dugaan keterlibatan dalam penyusunan dokumen administrasi yang menyebabkan hilangnya sebagian lahan milik Pemkab Kepahiang, dengan taksiran kerugian negara mencapai Rp234 juta.
Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dakwaan primer Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta dakwaan subsider Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023..(*rz)










