LSM LIRA Desak APH Usut Tuntas Dugaan Penguasaan Aset Daerah Mobnas DPRD Mukomuko, Kemewahan Unsur Pimpinan Disorot

Mobil Dinas Nggota Dewan

Mukomuko||ISBCenter.com –/Ketua LSM LIRA Kabupaten Mukomuko, Salman Alfarizi, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan aset daerah yang diduga dilakukan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mukomuko berinisial DS, legislator dari Partai Gerindra.

Desakan tersebut disampaikan Salman terkait fakta di lapangan, dimana DS diduga telah cukup lama menguasai aset daerah berupa kendaraan dinas secara tidak prosedural untuk kepentingan pribadi.

“Yang bersangkutan (DS dari Gerindra) sudah cukup lama menguasai mobil dinas secara pribadi. Sejak dia menjabat sebagai anggota biasa hingga menjadi Wakil Ketua DPRD,” kata Salman Alfarizi di Mukomuko, Sabtu (20/11/2026).

*DINILAI BERMUATAN KORUPSI*

Menurut Salman, penguasaan aset daerah tersebut bernuansa korupsi karena terindikasi adanya muatan penguasaan aset negara untuk kepentingan pribadi.

Salman menjelaskan, secara jabatan di lembaga DPRD, yang bersangkutan memang telah diberi fasilitas mobil dinas jabatan. Namun, persoalannya adalah adanya upaya lain untuk menguasai aset daerah lainnya di luar haknya.

“Untuk mobil dinas jabatan, itu memang haknya. Bagaimana dengan aset daerah lainnya yang dia kuasai? Termasuk 1 unit mobil Hilux dan motor CRF,” tegas Salman.

Perbuatan tersebut, kata Salman, dinilai bermuatan unsur tindak pidana korupsi karena telah menyimpang dari ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

*SUDAH PERNAH DITEGUR EKSEKUTIF*

Salman mengungkapkan, pihak eksekutif sudah berulang kali berupaya menertibkan aset yang berada di tangan Wakil Ketua II DPRD tersebut, namun hingga kini belum menyelesaikan persoalan.

“Kami menantang aparat penegak hukum untuk mengusut ini, karena yang bersangkutan sudah pernah ditegur untuk pengembalian oleh pihak eksekutif,” pintanya.

Ia menegaskan, persoalan penataan aset daerah yang tidak prosedural di Kabupaten Mukomuko harus dilakukan secara adil dan menyeluruh, tanpa pandang bulu.

“Ini tugas kita semua membantu negara agar terbebas dari tindakan yang merugikan. Termasuk aset yang dikuasai oleh oknum di institusi penegak hukum, kita minta juga ditertibkan,” ulasnya.

*MINTA BUPATI BERANI BERSIKAP*

Kepada Bupati Mukomuko, melalui dinas teknis yang berkompeten, Salman meminta agar berani bersikap dalam penertiban aset daerah.

“Ya, pejabat Pemda Mukomuko yang berkompeten tidak ada istilah takut. Semua aset daerah yang tidak sesuai prosedur dan aturan harus ditertibkan. Sekalipun harus berhadapan dengan penegak hukum,” demikian Salman.

*ATURAN KENDARAAN DINAS PIMPINAN DPRD*

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah dan standar pelayanan minimal, setiap pejabat pimpinan hanya berhak atas 1 unit kendaraan dinas untuk keperluan operasional jabatan.

– *Dilarang* menggunakan, menempati, atau menguasai lebih dari 1 unit kendaraan dinas dalam waktu bersamaan
– *Kendaraan dinas* adalah untuk keperluan kedinasan, bukan hak milik pribadi

Adapun batas maksimal kendaraan dinas pimpinan DPRD adalah sebagai berikut:
Jabatan Jumlah Maksimal Kapasitas Mesin
Ketua DPRD Provinsi 1 Unit Maks. 2.700 cc
Wakil Ketua DPRD Provinsi 1 Unit Maks. 2.500 cc
Ketua DPRD Kabupaten / Kota 1 Unit Maks. 2.500 cc
Wakil Ketua DPRD Kabupaten / Kota 1 Unit Maks. 2.200 cc
*TUNTUTAN MASYARAKAT*

Masyarakat Kabupaten Mukomuko meminta:

– *Inspektorat Daerah* melakukan pemeriksaan dan verifikasi terkait jumlah kendaraan dinas yang digunakan oleh masing-masing unsur pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko
– *Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko* melaporkan daftar inventaris kendaraan dinas beserta pengguna dan penanggung jawabnya secara terbuka
– *Jika terbukti ada pelanggaran,* kendaraan dinas yang berlebih segera dikembalikan ke pengelola Barang Milik Daerah dan langkah korektif diambil sesuai aturan yang berlaku

Hingga berita ini diterbitkan, Wakil Ketua II DPRD Mukomuko berinisial DS belum berhasil dikonfirmasi terkait tudingan tersebut. Pihak Sekretariat DPRD dan BPKAD Kabupaten Mukomuko juga belum memberikan keterangan resmi.(Zul)

Pos terkait