Blitar||ISBCenter.com – Berdasarkan hasil pembahasan Pansus II DPRD Kabupaten Blitar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Pansus II merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk :
1. Segera menindaklanjuti perubahan perda ini dengan menyusun Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Bapperida, sekaligus menyesuaikan atau mencabut Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2025 dan Nomor 79 Tahun 2025.
Hal ini disampaikan Ketua Pansus II DPRD kabupaten Blitar Suwito melalui juru bicaranya Ismail Namsa, dalam rapat Paripurna DPRD kabupaten Blitar, bertempat di Graha Paripurna, Jum’at (20/11/26)malam.
2. Menyusun langkah penguatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi secara bertahap.
3. Memastikan proses peralihan kelembagaan, pegawai, aset, arsip, dan dokumen dilaksanakan secara tertib dan tidak mengganggu pelayanan pemerintahan.
4. Menyampaikan kepada DPRD gambaran konkret efisiensi anggaran yang dihasilkan dari integrasi kelembagaan tersebut.
5. Melakukan penyempurnaan terhadap seluruh catatan redaksional dan teknik penyusunan rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan.
“Ke 6. Melaporkan secara berkala kepada DPRD mengenai pelaksanaan fungsi perencanaan, riset, dan inovasi serta capaian kinerja Bapperida,”jelasnya.
Pansus II juga menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum, yang telah mengikuti pembahasan dengan terbuka dan bersedia menerima segala masukan, serta kepada seluruh perangkat daerah pengampu layanan yang telah menjelaskan struktur tarif masing-masing.
Pansus menyadari bahwa pembahasan atas dokumen yang demikian tebal dalam waktu yang terbatas tentu masih menyisakan kekurangan. Karena itu pengawasan Dewan pada tahap pelaksanaan menjadi sangat penting, agar kekurangan yang mungkin ada dapat segera dikenali dan diperbaiki.
“Pansus II menyadari bahwa penataan kelembagaan adalah proses yang berkelanjutan, dan karena itu pengawasan Dewan pada tahap pelaksanaan sangat penting agar kekurangan yang mungkin ada dapat segera dikenali dan diperbaiki demi kepentingan masyarakat Kabupaten Blitar,”tandasnya.
Terakhir Ismail Namsa menegaskan, laporan hasil pembahasan Pansus II atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
“Semoga peraturan daerah ini kelak menjadi instrumen yang memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Blitar, memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan wajib retribusi, serta mendukung pelayanan publik yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dan peraturan daerah ini dapat menjadi dasar hukum yang kokoh bagi penataan perangkat daerah yang efektif dan efisien, sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar,”pungkasnya. (Ema/ADV)










