Dorong Kinerja dan Digitalisasi, Pansus III DPRD Blitar Setujui Raperda Penyertaan Modal BPR Penataran

Pansus III DPRD Blitar Setujui Raperda Penyertaan Modal BPR Penataran

Blitar||ISBCenter.com – Ketua Panitia Khusus (Pansus) III Nasa Barcelona Marhaenis dalam rapat Paripurna DPRD kabupaten Blitar menyampaikan rekomendasi kepada Komisaris dan Direksi PT. BPR Penataran, agar mencantumkan target laba dan dividen dalam Rencana Pelaksanaan Bisnis 2026-2031, memaparkannya secara berkala di Komisi II, menjaga kesehatan Bank dan kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, memperkuat penyaluran kredit bagi UMKM, serta menyusun peta jalan transformasi layanan digital.

“Kepada Komisi II DPRD, kami merekomendasikan pengawasan berkala atas realisasi dividen, pelaksanaan kontrak kinerja, laporan evaluasi kinerja, dan penyaluran kredit UMKM,”kata Nasa dalam penyampaiannya, Jumat (20/11/27) malam.

Lebih lanjut Nasa menegaskan, berdasarkan uraian tersebut, Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Blitar menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera Kabupaten Blitar, dengan penyempurnaan redaksional yang telah disepakati dalam rapat finalisasi, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPRD, Bupati Blitar beserta jajaran Perangkat Daerah, serta semua pihak yang telah berkontribusi atas Pimpinan dan Anggota Dewan,”jelasnya.

Pansus III menyimpulkan 1. Raperda telah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan, telah diharmonisasi, dan seluruh anggota Pansus menyatakan persetujuannya.

2. Substansi Raperda telah disempurnakan menjadi 7 bab dan 15 pasal, dengan tambahan kewajiban dividen dan evaluasi kinerja Direksi dan Komisaris.

3. Total penyertaan modal Daerah sebesar Rp8,41 miliar menempatkan Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai pemegang saham mayoritas.

4. Dividen wajib diserahkan mulai Tahun Anggaran 2027, dengan proyeksi Rp450 juta sampai Rp550 juta.

“Dan ke 5. keberhasilan Peraturan Daerah ini pada akhirnya ditentukan oleh pelaksanaannya, yaitu peningkatan kinerja BPR, realisasi dividen, dan dampaknya bagi UMKM,”tandasnya.

Selanjutnya Panitia Khusus III menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Blitar agar, segera mengajukan Peraturan Daerah ini ke Biro Hukum Provinsi Jawa Timur untuk difasilitasi.

“Menganggarkan penyertaan modal Rp951 juta beserta target penerimaan dividen dalam APBD Tahun Anggaran 2027, dan merealisasikan setoran pada awal tahun anggaran.
Menyusun Peraturan Bupati tentang kontrak kinerja dan tata cara evaluasi kinerja Direksi dan Komisaris,”pungkasnya. (Ema/ADV).

Pos terkait