Meniru Kemasan Produk Terkenal: Apakah Termasuk Pelanggaran Merek

Ayu Kumalasari Hamidi, S.H., M.H.,Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI), Surakarta

Surakarta||ISBCenter.com – Dalam persaingan bisnis, kemasan tidak lagi hanya berfungsi membungkus produk. Warna, bentuk, logo, susunan tulisan, hingga desain tertentu dapat menjadi identitas yang membuat konsumen langsung mengenali suatu barang. Bahkan sebelum membaca nama produknya, seseorang kadang sudah mengetahui mereknya hanya dari tampilan kemasan.

Maka tidak mengherankan jika muncul produk yang menggunakan desain kemasan sangat mirip dengan produk yang sudah terkenal. Warnanya hampir sama, posisi tulisan dibuat menyerupai, bentuk kemasannya mirip, bahkan ukuran dan gaya visualnya dibuat sedemikian rupa sehingga dari kejauhan konsumen dapat salah mengenali produk. Pertanyaannya, apakah meniru kemasan produk terkenal otomatis merupakan pelanggaran merek?

Jawabannya tidak selalu otomatis, tetapi sangat mungkin menjadi persoalan hukum apabila unsur yang ditiru merupakan bagian dari merek yang memperoleh perlindungan atau menimbulkan persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang hingga kini masih berlaku dengan sejumlah perubahan, memberikan pengertian merek secara cukup luas. Merek dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, maupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang berfungsi membedakan barang atau jasa satu pihak dengan pihak lainnya.

Dari pengertian tersebut dapat terlihat bahwa perlindungan merek tidak selalu hanya mengenai nama. Susunan warna tertentu, gambar, logo, bahkan bentuk tiga dimensi dapat menjadi bagian dari merek sepanjang memenuhi persyaratan dan memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya. Inilah yang menyebabkan peniruan kemasan perlu dilihat secara lebih hati-hati.

Misalnya sebuah produk minuman terkenal menggunakan kombinasi warna, logo, dan penempatan unsur visual yang sangat khas. Kemudian muncul produk lain dalam jenis barang yang sama dengan nama yang memang berbeda, tetapi menggunakan kombinasi warna, desain tulisan, penempatan logo, serta tampilan keseluruhan yang sangat menyerupai produk terkenal tersebut.

Pelaku usaha kedua mungkin beralasan, “Namanya kan berbeda.” Namun dalam hukum merek, perbedaan nama belum tentu menyelesaikan persoalan.

Pasal 21 Undang-Undang Merek mengenal konsep “persamaan pada pokoknya”. Permohonan merek dapat ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis. Perlindungan juga diberikan terhadap merek terkenal dalam kondisi yang diatur undang-undang.

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya bukan berarti kedua merek harus seratus persen sama. Penjelasan Pasal 21 menitikberatkan pada kemiripan akibat adanya unsur dominan yang menimbulkan kesan persamaan, misalnya dalam bentuk, penempatan, penulisan, kombinasi unsur, maupun bunyi.

Dengan begitu, persoalan hukum sebenarnya bukan hanya, “apakah nama mereknya sama?”, melainkan juga “apakah kemiripan tersebut membuat konsumen memperoleh kesan bahwa kedua produk mempunyai hubungan?”

Jika sebuah produk kopi terkenal selalu menggunakan kemasan hitam dengan logo berbentuk tertentu, tulisan besar di posisi yang khas, dan kombinasi visual yang sudah sangat dikenal. Kemudian produk lain menggunakan susunan hampir sama dengan nama yang hanya sedikit berbeda. Konsumen yang membeli dengan cepat di minimarket mungkin mengira produk kedua merupakan varian baru, produk dari perusahaan yang sama, atau setidaknya mempunyai hubungan dengan merek yang lebih terkenal. Dalam situasi semacam inilah kemiripan kemasan dapat menjadi jauh lebih serius daripada sebatas persoalan inspirasi desain.

Hukum merek pada dasarnya ingin melindungi dua kepentingan sekaligus. Pertama, kepentingan pemilik merek yang telah membangun reputasi dan identitas produknya. Kedua, kepentingan konsumen agar tidak keliru mengenai asal suatu barang. Merek mempunyai fungsi pembeda. Jika suatu desain sengaja dibuat sedemikian mirip sehingga kemampuan konsumen membedakan produk menjadi berkurang, fungsi dasar merek tersebut ikut terganggu.

Namun perlu ditegaskan bahwa tidak setiap kemiripan kemasan merupakan pelanggaran merek. Misalnya dua produk menggunakan warna merah. Tidak berarti salah satunya otomatis melanggar merek pihak lain. Warna yang umum digunakan dalam suatu industri tidak selalu dapat dimonopoli begitu saja. Demikian pula penggunaan botol, kotak, atau bentuk kemasan yang umum dan memiliki fungsi teknis. Tidak setiap kemiripan merupakan sebuah larangan.

Yang perlu diperiksa adalah apakah unsur tersebut memang mempunyai daya pembeda, apakah telah dilindungi sebagai bagian dari merek, bagaimana keseluruhan kesan yang muncul, jenis barangnya, serta apakah terdapat unsur dominan yang menyerupai merek pihak lain. Sengketa mengenai kemasan sering kali tidak dapat dinilai hanya dengan meletakkan dua produk berdampingan lalu mengatakan, “mirip sekali.” Perlu diperiksa pula apa yang sebenarnya didaftarkan sebagai merek.

Pemilik merek terdaftar mempunyai hak yang cukup kuat. Pasal 83 UU Merek memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar atau penerima lisensinya untuk menggugat pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis. Gugatan dapat berupa tuntutan ganti rugi dan/atau penghentian penggunaan merek tersebut melalui Pengadilan Niaga.

Bahkan hukum merek juga menyediakan jalur pidana terhadap penggunaan tanpa hak atas merek yang sama pada keseluruhannya maupun yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang atau jasa sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU Merek. Keputusan untuk “membuat kemasan sedikit mirip supaya konsumen familiar” sebenarnya dapat membawa risiko hukum yang cukup besar.

Persoalan juga dapat menjadi lebih kompleks karena suatu kemasan tidak hanya mungkin dilindungi melalui hukum merek. Bentuk atau kemasan tertentu dapat berkaitan dengan perlindungan desain industri apabila memenuhi ketentuan di bidang desain industri. Gambar atau karya grafis tertentu pada kemasan juga dapat mempunyai aspek hak cipta. Maka dengan begitu, tindakan meniru kemasan dapat bersinggungan dengan lebih dari satu cabang kekayaan intelektual.

Bagi pelaku UMKM, hal ini penting dipahami sejak awal. Sering kali pelaku usaha baru ingin membuat produknya cepat dikenali sehingga meminta desainer membuat kemasan “seperti merek A, tetapi diganti sedikit”. Pendekatan seperti ini mungkin terasa praktis dari sisi pemasaran, tetapi justru dapat menimbulkan persoalan ketika produk mulai berkembang.

Lebih aman membangun identitas sendiri. Kemasan yang khas bukan hanya mengurangi risiko sengketa merek, tetapi juga mempunyai nilai ekonomi. Ketika konsumen mulai mengenali produk dari desainnya sendiri, kemasan tersebut berubah menjadi aset bisnis.

Bagi pemilik merek terkenal, perlindungan juga tidak boleh berhenti pada pendaftaran nama. Jika unsur visual tertentu memang menjadi identitas penting, pelaku usaha perlu memikirkan strategi perlindungan kekayaan intelektual yang sesuai terhadap logo, susunan warna, bentuk tiga dimensi, desain kemasan, dan unsur lain yang memenuhi persyaratan hukum.

Yang harus dilihat adalah unsur apa yang ditiru, apakah unsur tersebut merupakan bagian dari merek yang dilindungi, apakah terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, apakah barangnya sejenis, serta apakah kemiripan itu berpotensi menimbulkan kesan hubungan dengan produk lain.

Inspirasi dalam bisnis tentu tidak dilarang. Tetapi ada batas antara mengambil inspirasi dengan sengaja membuat produk agar “terlihat seperti” merek yang telah mempunyai reputasi. Jika tujuan kemiripan agar konsumen teringat, tertarik, atau bahkan mengira produk tersebut mempunyai hubungan dengan merek terkenal, maka persoalannya tidak lagi kreativitas desain. Namun dapat berubah menjadi persoalan pelanggaran merek.

Dalam persaingan usaha yang sehat, sebuah produk seharusnya berusaha dikenal karena identitasnya sendiri, bukan karena berhasil membuat konsumen teringat pada kemasan milik orang lain.

Oleh: Ayu Kumalasari Hamidi, S.H., M.H.,Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI), Surakarta

 

Pos terkait