Artikel||ISBCenter.com – Udah di demo abis-abisan, politikus bermasalah ini kok enggak malu ya masih duduk manis di jabatannya?
Akhir 2025 termasuk masa kelam demokrasi Indonesia. Gelombang protes besar di Pati, penjarahan rumah anggota dewan, demo berhari-hari–sampai memakan korban jiwa. Tetap saja pemerintah dan elite politik bertahan.
Anggota dewan yang banyak dikecam seperti Ahmad Sahroni, malah jadi pimpinan Komisi Hukum DPR. Begitu pula Adies Kadir yang sempat dinonaktifkan, malah jadi hakim Mahkamah Konstitusi.
Padahal, di banyak negara, pejabat publik yang gagal atau kedapatan melanggar etika biasanya akan langsung mengundurkan diri. Langkah itu diambil sebagai pertanggungjawaban moral dan rasa malu ke rakyat.
Menurut Febby R. Widjayanto, dosen politik Universitas Airlangga, pejabat bermasalah enggan mundur bukan cuma karena etika. Mereka dibiarkan menjabat karena sistem politik kita bergantung sama jaringan dan kompromi antar-elite.
Pejabat bermasalah ini sering berlindung dibalik celah hukum dan asas praduga tak bersalah. Selama vonis hukum belum mengikat, mereka cukup percaya diri untuk merasa masyarakat membutuhkannya di kursi dewan.
Mereka mengabaikan sanksi moral dan pelanggaran etika karena enggak punya kekuatan hukum yang memaksa untuk lengser. Apalagi kalau mereka dibeking elite partai.
Alasan lainnya: elite yang kecanduan jabatan takut lengser enggak bisa ngapa-ngapain (misalnya ganti karier). Selama ini mereka menjabat cuma karena bersinar di kartel politik.
Sementara pejabat yang berani mundur itu biasanya punya kompetensi mumpuni. Mereka bisa tetap berkarya maksimal meski enggak lagi jadi politikus.
Karena itu masyarakat jangan sampai mewajarkan budaya enggak tahu malu pejabat ini. Jika mereka diberi ruang untuk menjabat, artinya yang rusak bukan hanya individunya tetapi juga budaya politiknya..(*dd)
