Jabatan Diduga Dijadikan Alat, Oknum Dewan Kuasai Mobnas lebih dari Satu

Mobil Dinas Anggota Dewan

Mukomuko||ISBCenter.com – Reputasi partai pengusung Presiden RI Prabowo Subianto dalam hal ini Partai Gerindra bisa-bisa tergores akibat ulah kader yang dinilai tidak mematuhi peraturan perundang-undangan.

Ditengarai Presiden Prabowo gencarkan pemberantasan korupsi, malah ada indikasi kader partai yang diduga berani bermain, dengan tameng kekuasaan.

Sebut saja di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Salah seorang kader Partai Gerindra berinisial DS, yang saat ini menduduki jabatan unsur pimpinan DPRD Mukomuko diduga kuat memanfaatkan kekuasaan jabatan. Dimana yang bersangkutan menguasai aset negara untuk kepentingan pribadinya.

Data informasi, berinisial DS, menguasai aset negara tidak sesuai aturan, dan terindikasi mengarah ke tindak pidana korupsi. DS diduga menguasai aset 1 unit mobil dan 1 unit motor dinas yang tidak prosesural. Padahal, DS sesuai dengan jabatannya Wakil Ketua DPRD telah diberi fasilitas kendaraan dinas jabatan.

Penguasaan aset negara yang mengarah ke tindak pidana korupsi dan terindikasi merugikan negara oleh oknum telah berlangsung lama. Sejak ia periode pertama menduduki kursi DPRD Mukomuko, dan masih berstatus anggota biasa.

Terkait persoalan ini, Wakil Ketua II DPRD Mukomuko, DS sempat dikonfirmasi melalui sambungan telponnya. Sayangnya, anggota dewan dari Kader partai penguasa ini tidak bergeming, dan memilih tidak menjwab.

Menindaklanjuti itu, persoalan penguasaan aset negara yang mengarah ke tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang ini dikonfirmasikan kepada Sekretaris Dewan Mukomuko, Agus Sumarman, M.Ph.

Ketika ditemui, Kamis, 19 November 2026. Agus Sumarman tidak menepis soal adanya aset negara berupa kendaraan digunakan unsur pimpinan DPRD Mukomuko yang tidak sesuai dengan jabatan.

Ditegaskannya, untuk fasiltas kendaraan dinas yang melekat dengan jabatan, semua unsur pimpinan di DPRD Mukomuko telah dilengkapi.
Untuk fasilitas jabatan Ketua, diberikan 1 unit mobil Pajero sport, CC 2400. Sedangkan Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 difasilitasi mobnas CRV CC 2000.

“Untuk kendaraan jabatan unsur pimpinan, masing masingnya 1 unit, sudah terpenuhi,” kata Agus Sumarman.

Namun Agus Sumarman tidak pula mengelak ketika ditanya soal penguasaan aset diluar kewenangan dan tidqk sesuai jabatan oleh oknum pimpinan dewan. Ia mengakui aset tersebut dipakai oleh Wakil Ketua.

“Untuk Waka II, ada Hilux BD1967 NY dan motor CRF, ini memang tidak ada kaitannya dengan jabatan. Kemudian Waka 1, Pajero Sport dan Hilux doble cabin. Ini juga bukan kendaraan jabatan,” kata Agus Sumarman.

Agus Sumarman turut menegaskan, sesuai aturan untuk unsur pimpinan DPRD hanya diberi hak 1 unit kendaraan dinas melekat dengan jabatan.

“Kalau berbicara aturan, ya pimpinan dewan hanya bisa 1 unit kendaraan jabatan, dan CCnya juga diatur. Termasuk jenis mobilnya, kelas minibus, jeep atau sedan,” ulasnya.

Diceritakan Agus, khusus untuk Waka II, DS, semasa masih anggota biasa, ia juga menggunakan 1 unit mobil dinas Hilux. Berkaitan ini sempat mengapung ke publik, banyak sorotan masyarakat. Dengan demikian, eksekutif bersurat agar yang bersangkutan mengembalikan aset yang seyogianya bukan kewenangannya.
Atas dasar itu, mobnas Hilux tersebut ditarik dan digunakan oleh Badan Kesbangpol Mukomuko. Kemudian Sekda mengambil alih kendaraan tersebut untuk diamankan sementara dari mata publik yang sempat mempertanyakan itu.

Dijelaskan Agus Sumarman, rentang waktu tidak begitu lama aset mobil dinas tersebut kembali dipakai oleh DS, hingga kini kendaraan itu masih dikuasai DS.

“Bagaimana proses peminjamannya kita belum tahu itu, saya di Sekwan baru satu tahun ini. Dan mobil itu sudah ada ditangan beliau,” ulasnya.

Disamping itu, Agus Sumarman juga membenarkan adanya pengadaan mobil dinas unsur pimpinan DPRD jenis fortuner tahun 2024. Namun kendaraan tersebut hanya sempat digunakan sementara oleh 2 unsur pimpinan. Mereka tidak lagi menggunakan kendaraan itu lantaran melabrak aturan, berkaitan CC kendaraan yang melebihi kafasitas.

“Sebelum pengadaan 2 unit mobil CRV, memang ada pengadaan 2 unit Fortuner. Mobil ini ditarik karena aturan, untuk Wakil Ketua dewan hanya diperbolehkan CC lendaraan 2000 dan maksimal 2500 CC,” terang Agus Sumarman.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap unsur pimpinan DPRD Kabupaten/Kota hanya berhak menggunakan maksimal satu unit kendaraan dinas operasional jabatan. Penggunaan lebih dari satu unit dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar Aturan

• PP No. 24 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (1): Dewan Partai Gerindra Diduga Lacurkan Jabatan Kuasai Aset Pemda Mukomuko

• Permendagri No. 7 Tahun 2006 (diperbarui Permendagri No. 11 Tahun 2007): Menetapkan pimpinan DPRD hanya 1 unit kendaraan dinas operasional/jabatan
• Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: Menguatkan standar jumlah kendaraan dinas jabatan yang disesuaikan dengan aturan di atas

Ketentuan Jumlah & Spesifikasi
Jabatan Jumlah Maksimal Kapasitas Mesin
Ketua DPRD Provinsi 1 unit maks. 2.700 cc
Wakil Ketua DPRD Provinsi 1 unit maks. 2.500 cc
Ketua DPRD Kab/Kota 1 unit maks. 2.500 cc
Wakil Ketua DPRD Kab/Kota 1 unit maks. 2.200 cc
Pengecualian
Hanya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang boleh disediakan 2 unit kendaraan perorangan dinas (biasanya 1 sedan + 1 Jeep/SUV). Ketentuan ini TIDAK berlaku untuk pimpinan DPRD.

Kesimpulan

Memiliki/menggunakan lebih dari 1 unit kendaraan dinas oleh unsur pimpinan DPRD = melanggar aturan. Hal ini dapat dilaporkan ke:
• Inspektorat Daerah
• BPK Perwakilan
• KPK
Aturan tersebut tertuang dalam berbagai pedoman pengelolaan barang milik daerah dan ketentuan standar pelayanan minimal, yang menyatakan:

• Setiap pejabat pimpinan hanya berhak atas 1 unit kendaraan dinas untuk keperluan operasional jabatan
• Dilarang menggunakan, menempati, atau menguasai lebih dari satu unit kendaraan dinas dalam waktu bersamaan
• Kendaraan dinas adalah untuk keperluan kedinasan, bukan hak milik pribadi
Masyarakat Kabupaten Mukomuko meminta:
1. Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan dan verifikasi terkait jumlah kendaraan dinas yang digunakan oleh masing-masing unsur pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko melaporkan daftar inventaris kendaraan dinas beserta pengguna dan penanggung jawabnya secara terbuka
3. Jika terbukti ada pelanggaran, kendaraan dinas yang berlebih segera dikembalikan ke pengelolaan barang milik daerah dan langkah korektif diambil sesuai aturan

“Kami menuntut transparansi dan kepatuhan terhadap aturan. Uang rakyat harus dikelola dengan tertib dan tidak boleh disalahgunakan,” ujar salah satu perwakilan masyarakat yang meminta tidak disebutkan namanya.

Sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD maupun Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko terkait informasi tersebut. (Zul)

Pos terkait