Bengkulu||ISBCenter.com–Elemen masyarakat di Provinsi Bengkulu mengikuti Penguatan Ketangguhan Masyarakat Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Giat hasil kerjasama Bank Dunia dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Indonesia Disaster Resilience Initiative Project (IDRIP) digelar kemarin diikuti perwakilan lintas sektor di wilayah I Banten, Bengkulu Lampung, dan Sumatera Barat.
Salah satu perwakilan Bengkulu Direktur PUPA Susi Handayani yang ikut dalam proyek ini mengatakan bahwa IDRIP bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, khususnya bencana gempa bumi dan tsunami.
“IDRIP dilaksanakan oleh BNPB dan BMKG melalui komponen-komponen, yaitu tentang peningkatan tata kelola risiko bencana dan kesiapsiagaan terhadap bencana,” kata Susi.
“Kemudian kegiatan fasilitasi penguatan ketangguhan masyarakat melalui IDRIP bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat secara inklusif di desa atau kelurahan rawan tsunami dan gempa bumi yang memiliki tingkat risiko tsunami sedang dan tinggi,” imbuhnya.
Adanya peningkatan kemampuan respon, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manajemen tanggap darurat bencana agar dapat menganalisa dan menggunakan informasi risiko dan informasi peringatan multi-ancaman dalam pengambilan keputusan.
Selain itu untuk memperkuat kapasitas pemerintah pusat, pemerintah daerah masyarakat dalam merespon informasi peringatan dini akan dilakukan di 54 desa/kelurahan rawan tsunami di wilayah Kabupaten Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Bengkulu, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang.
“Kegiatan ini diharapkan akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa/kelurahan dan pemerintah daerah yang menjadi sasaran lokasi pelaksanaan dan secara tidak langsung juga bermanfaat bagi pemerintah kabupaten/ kota dan desa/kelurahan,” ujarnya.
Selain penguatan masyarakat melalui destana IDRIP juga ada fasilitasi penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi diantaranya adanya proses penyusunan Rencana Aksi Komunitas Pengurangan Risiko Bencana (RAK-PRB) harus dilakukan secara partisipatif melibatkan unsur pentaheliks tingkat desa berdasarkan peta risiko bencana yang telah disusun.
“Dengan begitu dapat diketahui Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) dalam kegiatan Destana yang bertujuan untuk memetakan kondisi dan gambaran awal mengenai tingkat risiko, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas desa dalam menghadapi ancaman tsunami,” pungkasnya.(*da)
