Lebong||ISBCenter.com – Pemerintah Kabupaten Lebong dalam waktu dekat akan melakukan penataan birokrasi besar-besaran. Bupati Lebong, H. Azhari, SH, MH, menegaskan akan segera melakukan mutasi, rotasi, hingga evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang dinilai tidak maksimal dalam bekerja.
Langkah ini dinilai mendesak, mengingat saat ini tercatat ada 11 jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong dan hanya dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Kondisi tersebut dianggap menghambat roda pemerintahan dan optimalisasi pelayanan publik, karena pejabat Plt memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil kebijakan strategis.
“Nanti akan kita lakukan penataan, termasuk mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong agar pelaksanaan program pemerintah berjalan maksimal. Khususnya para pejabat, apabila kinerja buruk maka akan dievaluasi,” tegas Bupati Azhari.
Adapun 11 OPD yang masih dipimpin Plt tersebut adalah:
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim)
- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora)
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (P3AP2KB)
- Dinas Koperasi dan UKM
- Dinas Sosial
- Dinas Ketahanan Pangan
- Dinas Pertanian dan Perikanan
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)
Bupati Azhari menambahkan, kekosongan jabatan strategis ini menjadi atensi serius pemerintah daerah. Pasalnya, OPD merupakan ujung tombak dalam merealisasikan program-program prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, mutasi dan rotasi yang akan dilakukan bukan sekadar penyegaran, melainkan untuk memastikan setiap OPD dipimpin oleh figur yang tepat sesuai kompetensi, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi.
“Adanya rencana mutasi dan rotasi ini juga sejalan dengan komitmen kita dalam melakukan penyegaran birokrasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik,” bebernya.
Ia memastikan proses pengisian jabatan definitif akan dilakukan secara objektif dan profesional. Penataan birokrasi ini diprediksi menjadi agenda penting Pemkab Lebong dalam waktu dekat..(*jmli)
