Bengkulu Selatan||ISBCenter.com – pemerintah dalam beberapa waktu yang lalu lakukan tindakan untuk para honorer yang notabenenya tidak terlalu dibutuhkan, mengingat banyaknya honorer serta ketersediaan anggaran yang terbatas, dengan alasan itulah maka pemerintah lakukan tindakan dengan beberapa honorer dengan melaksanakan pemberhentian (dirumahkan).
Akan tetapi disaat para honorer banyak yang dirumahkan, hal yang janggal terjadi di lingkungan kesehatan kabupaten Bengkulu Selatan, pasalnya oknum pegawai dinas kesehatan dinilai menyulap honorer berpindah tugas dari tempat tugas yang lama, dengan memasukkan namanya ke daftar SISDMK.
Pemindaham nama honorer ini di isukan tidak melalui prosedur yang benar, pasalnya sesuai impormasi yang di dapat media ini, para honorer yang namanya ingin di masukkan kembali ke SISDMK harus melakukan pembayaran dengan oknum pegawai dinas kesehatan Bengkulu Selatan yang membidanginya.
Sesuai penelusuran media ini dilapangan terkait adanya dugaan pungli yang di lakukan oknum ASN dinas kesehatan Bengkulu Selatan terjadi berawal dari pemanggilan para honorer kerumah salah satu oknum ASN dilingkungan dinas kesehatan Bengkulu Selatan yang berada di kota Manna.
Pemanggilan tersebut bertujuan untuk membahas terkait pengaktipan nama mereka (honorer) di SISDMK dengan cara melakukan pembayaran, beberapa honorer tersebut mengingat betapa pentingnya pekerjaan bagi mereka terpaksa menyetujui permintaan tersebut meskipun mereka masih melakukan penawaran dari jumlah yang di sebutkan oleh oknum ASN tersebut.
Oknum ASN inisial D yang diduga turut membantu pengaplutan nama honorer untuk masuk ke SISDMK saat dikonfirmasi menyatakan belum bisa menjawab karena tidak menghafal seluruh nama nakes.
“Maaf pak saya belum bisa menjawab karena saya tidak menghafal seluruh nama nakes” ujar (D).
Sementara itu Rizal salah satu penggiat aktif di kabupaten Bengkulu Selatan menilai apa yang di lakukan oleh oknum ASN tersebut sangat janggal dan berpotensi merugikan masyarakat.
“Kelakuan oknum ASN dinas kesehatan Bengkulu Selatan akan segera kita laporkan, karena apabila hal itu terjadi itu sudah masuk dalam Rana tindak pidana (Pungli) yang sengaja di lakukan untuk memperkaya diri sendiri atau golongan dengan modus memindahkan data honorer secara terselubung dinilai tidak melalui prosedur yang jelas”.
Masih menurut Rizal, pemerintah mengurangi tenaga honorer bukan tidak beralasan sebab hal itu dilakukan mengingat besaran anggaran yang tersedia terlebih saat ini untuk mendukung program pemerintah pusat banyaknya anggaran yang terpangkas.
Atas adanya kejadian ini kita meminta terhadap dinas terkait agar segera melakukan tindakan dalam mengantisipasi terjadinya korban korban berikutnya, jangan sampai hal ini dimanfaatkan oleh oknum tanpa memikirkan resiko terhadap instansi tempat honorer tersebut di tempatkan, tutup Rizal.(*JN)
