Kota Bengkulu||ISBCenter.com – Pemerintah Kota Bengkulu menggandeng seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memastikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 berjalan bersih dan sesuai aturan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bengkulu di Hotel Two K Azana Style, Kamis malam (25/6/2026).
Kegiatan FGD dibuka secara resmi oleh Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi. Turut hadir Pj Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Medy Pebriansyah, jajaran pejabat eselon II Pemkot Bengkulu, Ketua MKKS SD, Ketua MKKS SMP, sejumlah kepala sekolah, serta unsur Forkopimda.
Unsur Forkopimda yang hadir antara lain Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmad Hidayat, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Yeni Puspita, Dandim 0407/Kota Bengkulu Kolonel Inf Condro Edi Wibowo, perwakilan Pengadilan Negeri Bengkulu, dan Ketua DPRD Kota Bengkulu Herimanto.
FGD ini bertujuan membangun kesepahaman bersama seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 terlaksana secara bersih, adil, transparan, objektif dan berintegritas.
Bertindak sebagai moderator, Pj Sekda Kota Bengkulu Medy Pebriansyah menyampaikan bahwa Walikota Bengkulu telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tertanggal 10 Juni 2026 tentang sistem pelaksanaan penerimaan murid baru yang objektif, akuntabel dan bebas dari pungutan liar.
Medy menjelaskan surat edaran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan penerimaan murid baru.
“Selain itu, kita juga telah melaksanakan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga pelaksanaan penerimaan murid baru agar berjalan sesuai aturan,” ujar Medy.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap tahapan SPMB.
“Sampai saat ini saya perintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar betul-betul melakukan proses penerimaan murid baru sesuai aturan. Kita diskusi malam ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang melanggar aturan dan melanggar hukum dalam penerimaan murid baru,” tegas Dedy.
Walikota juga menginstruksikan kepala sekolah, camat dan lurah untuk menjamin seluruh anak di Kota Bengkulu mendapatkan hak pendidikan.
“Tolong kepala sekolah, camat dan lurah pastikan betul tidak ada anak-anak di Kota Bengkulu yang tidak sekolah. Intinya adalah potensi pelanggaran hukum dalam penerimaan siswa baru di Kota Bengkulu harus kita minimalisir,” tambahnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Bengkulu Herimanto meminta agar pelaksanaan SPMB tetap memprioritaskan warga Kota Bengkulu.
“Yang penting utamakan dulu warga Kota Bengkulu, terkecuali yang memang jalur mutasi, misalnya orang tuanya anggota TNI atau Polri yang baru dipindahtugaskan ke Kota Bengkulu. Untuk jalur prestasi, harus mengutamakan anak Kota Bengkulu,” ujar Herimanto.
Ia menegaskan DPRD Kota Bengkulu siap mendukung penuh penyelenggaraan SPMB yang bersih dan berintegritas.
“Bersama kita wujudkan pendidikan yang berkualitas untuk generasi masa depan yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Ilham Putra memaparkan jadwal pelaksanaan SPMB 2026. Ia menyebut penerimaan murid baru jenjang SD sudah rampung dilaksanakan pada 22 hingga 24 Juni 2026. Sedangkan untuk jenjang SMP, saat ini sudah dibuka pendaftaran jalur prestasi, afirmasi dan mutasi secara daring.
“Untuk jalur domisili atau zonasi akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 3 Juli. Pengumuman pada pukul 17.00 WIB. Kemudian tanggal 4 dan 5 Juli kita membuka posko bagi siswa yang belum diterima untuk disalurkan ke sekolah yang masih memiliki rombongan belajar yang tersedia,” jelas Ilham.
Ia menegaskan seluruh proses SPMB dilaksanakan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari sisi penegakan hukum, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmad Hidayat mengingatkan pentingnya integritas seluruh pihak yang terlibat dalam SPMB.
“Kuncinya satu, integritas. Kita jangan tergoda dengan rayuan atau iming-iming apa pun. Kita sudah menandatangani pakta integritas, maka harus berkomitmen menjalankannya,” tegas Rahmad.
FGD ini juga menjadi ruang bagi seluruh unsur Forkopimda untuk memberikan masukan guna mencegah potensi persoalan yang mungkin timbul selama proses penerimaan murid baru berlangsung..(*dd)
