Jakarta||ISBCenter.com – Pimpinan DPR menerima usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Rapat penerimaan usulan dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Perwakilan dari setiap fraksi juga hadir dalam rapat tersebut.
Saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11), Saan menjelaskan dasar hukum pelaksanaan HMP sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (4) UU Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Secara bergiliran, perwakilan setiap fraksi menyampaikan nama-nama anggota yang telah menandatangani usulan HMP. Mereka juga memaparkan alasan pengajuan hak tersebut. Setelah itu, perwakilan fraksi menghampiri meja pimpinan DPR untuk menyerahkan surat usulan HMP.
“Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” kata Saan.
Jumlah 120 anggota ini telah melampaui syarat minimal pengajuan HMP, yaitu 25 anggota sebagaimana diatur dalam UU MD3.
HMP diajukan merespons putusan MA yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran serta temuan MK terkait pemenuhan syarat pendidikan cawapres 2024.
Pimpinan DPR selanjutnya akan memproses usulan tersebut sesuai mekanisme dan tata tertib yang berlaku. Usulan HMP ini nantinya akan dibawa ke rapat paripurna untuk diambil keputusan apakah disetujui untuk ditindaklanjuti atau tidak.
Proses tersebut diharapkan berjalan secara terbuka, objektif, dan sesuai koridor hukum, sehingga polemik yang berkembang di tengah masyarakat dapat disikapi melalui mekanisme konstitusional di lembaga legislatif.(*Idn)
