Lahat||ISBCenter.com – Komisioner KPU Lahat lagi-lagi mangkir dari undangan DPRD Lahat untuk lakukan Rapat Dengar Pendapatan (RDP), membahas tuntutan para pendemo gabungan partai politik di halaman Pemkab Lahat, Kamis (8/8/2024) lalu.
KPU Lahat hanya mengirimkan Sekretarisnya, yang tak bisa sepenuhnya menjawab tuntutan dan pertanyaan para peserta rapat, untuk hadir di RDP bersama Komisi I DPRD Lahat, perwakilan gabungan parpol, lembaga pemantau pemilu dan Polres Lahat tersebut.
Sayangnya, RDP ini tak berikan kepastian, akan apa yang dituntut para pendemo dari gabungan parpol. Padahal sejumlah pihak yang diundang dalam RDP tersebut, bahkan menunjukkan bukti-bukti KPU Lahat sebagai penyelenggara pemilu, yang dinilai sudah tak profesional dalam jalankan perannya.
Ketika RDP berlangsung, Ganda Taruna, perwakilan gabungan parpol di Lahat mengatakan, seluruh komisioner KPU Lahat sudah tak netral, alias sudah berpihak ke salah satu bakal calon Bupati Lahat. Keberpihakan penyelenggara pemilu ini bahkan dilakukan secara sistematis, hingga ke tingkat yang paling rendah. Terbukti, untuk komisioner, selain mayoritas para eksodus warga Kabupaten Empat Lawang, juga merupakan kerabat dari salah satu bakal calon Bupati Lahat.
“Membiarkan kesalahan ada kejahatan. Penyelenggara pemilu di Lahat ini sudah dibuat secara sistematis untuk salah satu bakal calon Bupati Lahat. Tinggal kita warga Lahat harus berbuat apa, apakah harus diam. Jika ini tidak diselesaikan, bisa-bisa di lahat ini terjadi konflik antar kita bersaudara,” kata Ganda Taruna, Kamis (15/8/2024).
Sementara, Koordinator Daerah Lentera Studi Pemuda Indonesia (LPSI) Lahat, Ardiansyah SPd, melalui Sekretaris, Febriansyah SIP MIKom, aksi gabungan parpol beberapa waktu lalu, bukan merupakan bentuk untuk memprovokasi masyarakat, melainkan penyelenggaran pemilu sendiri yang memprovokasi masyarakat, karena ulahnya yang sudah tak bersikap netral.
“Apakah kita mau, apa masyarakat Lahat mau menyerahkan pemilihan ini kepada mereka yang tidak profesional dan tidak taat aturan ini?. Ini taruhannya besar. Dampak yang akan terjadi di masyarakat nantinya sangat besar,” sampai Febriansyah.
Febriansyah menambahkan, DPRD Lahat seharusnya bisa menghadirkan semua komisioner penyelenggara pemilu di Lahat. Jika mereka tetap mangkir, pilih tetap tak hadir, DPRD Lahat seharusnya bisa membawa perihal ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Tidak ada pilihan lain kecuali bongkar seluruh penyelenggara pemilu, jika ingin Pilkada Lahat ini berjalan baik. DPRD Lahat harus ada action, jangan sekedar rapat berulang-ulang. Semua itu jika dilakukan, 10 penyelanggara pemilu di Lahat akan bisa dibongkar,” tegasnya.
Disisi lain, Ahmad Bermawi, pimpinan RPD menyebut, semua yang dibahas dalam RDP tersebut akan disampaikan ke Pimpinan DPRD Lahat. Secepatnya DPRD Lahat akan menindaklanjutinya.
“Hasil RDP ini akan disampaikan dahulu ke unsur pimpinan DPRD Lahat. Secepatnya DPRD Lahat akan sampaikan apa keputusannya,” ujar Barmawi.
Sebelumnya, Kamis (8/8/2024) lalu di halaman Pemkab Lahat dipenuhi ratusan masa gabungan parpol di Lahat. Menuntut seluruh penyelenggara pemilu di Lahat untuk diberhentikan. Masa saat itu menyuarakan, jika tuntutan tidak dipenuhi, aka kembali ada kasi dengan masa yang lebih banyak, dan akan menyegel sekretariat KPU Lahat. (*BM )
