Bengkulu selatan||ISBCenter.com – Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2023 dinilai perlu pengawasan yang ketat sehingga bisa menghasilkan perkerjaan yang berkualitas dan tepat sasaran dan tidak merugikan negara.
Berdasarkan penelusuran media ISBCenter.com dilapangan ada salah satu Desa di Kecamatan Seginim yaitu Desa Banding Agung diduga melaksanakan Dana Desa untuk Pekerjaan Jalan Sirtu, Talud dan Plat Duiker dikerjakan asal jadi, ada beberapa warga yang mengeluhkan pelaksanaan pekerjaan tersebut asal jadi, Kamis (24/8/2023).
Menurut warga Desa Banding Agung yang enggan di tulis namanya dia menyayangkan anggaran yang menghabiskan ratusan juta itu hanya di gunakan pembangunan yang asal jadi tanpa mengedepankan mutu dan kualitas, sehingga jalan yang tanahnya masih labil itu tidak akan bertahan lama dan kami selaku masyarakat tidak bisa menerima pekerjaan asal jadi ini karena sangat merugikan masyarakat.
“Kami mengeluhkan pelaksanaan pekerjaan Dana Desa dikerjakan asal jadi tanpa mengedepankan mutu dan manfaat pembangunan buat masyarakat,” ujar warga yang tak mau disebutkan namanya.
Ditempat terpisah saat media ini mengkonfirmasi dengan Kepala Desa Banding Agung Saharudin mengatakan kalau pekerjaan itu sudah sesuai Rab dan gambar dan petunjuk teknis.
“Pekerjaan Dana Desa itu sudah sesuai RAB dan Petunjuk Teknis,” jelas Kades Saharudin, Kamis (24/8/2023) di ruang kerja camat seginim kepada ISBCenter.com.
Dilain tempat Anton sebagai tokoh masyarakat Bengkulu selatan mendesak pihak yang berkompeten segera melakukan pengawasan, karena ini masih tahun berjalan masih ada waktu untuk perbaikan, karena kalau dilihat dari pekerjaan fisik di lapangan itu ada unsur kesengajaan mengurangi volume seperti ketebalan Sertu, dan pondasi Talud yang galian pondasinya terlalu dangkal, dan bahan material sirtu yang di gunakan kenapa banyak pasir campur tanah dan itu sangatlah tipis, jadi seperti apa perencanaannya kok bisa di kerjakan asal jadi, atau jangan jangan ada unsur sengaja untuk mencari keuntungan.
“Saya meminta pihak inspektorat untuk segera menyikapi masalah ini, kalau saja tidak ada perbaikan dan pengawasan maka di awal tahun 2024 akan kita laporkan ke APH,” ujar Anton..(*AH)
