Kuansing||ISBCenter.com – Anggota Komisi XII DPR RI Mohammad Rohid turun langsung ke Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, untuk meninjau sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit (PKS).

Mohammad Rohid melakukan peninjauan bersama tim Penegakan Hukum (Gakkum) lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, Rohid didampingi Ketua DPC Partai Gerindra Kuansing yang juga anggota DPRD Kuansing, Reky Fitro, S.Pt., M.Pt., serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kuansing, Dodi Fitrawan bersama jajaran terkait.
Rohid bersama Gakkum mendatangi langsung lokasi perusahaan untuk melihat kondisi di lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah aspek, mulai dari dokumen lingkungan, persetujuan teknis, pengelolaan air limbah, limbah B3, emisi, kawasan sempadan sungai hingga sarana pengendalian kebakaran lahan.
Sedikitnya delapan perusahaan menjadi sasaran peninjauan Mohammad Rohid bersama tim.
Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah persoalan dengan jenis dan tingkat yang berbeda pada masing-masing perusahaan.
Rohid dan Gakkum periksa KTBM
Salah satu lokasi yang ditinjau Mohammad Rohid adalah PT Karya Tama Bakti Mulia (KTBM).
Di lokasi tersebut, Rohid bersama tim Gakkum melihat areal tanaman kelapa sawit berumur sekitar satu tahun yang berada di kawasan sempadan Sungai Rukam.
Pada lokasi itu dipasang papan peringatan area dalam pengawasan.
Dalam pemeriksaan, tim menemukan kegiatan penanaman kembali atau replanting yang disebut tidak tercantum dalam dokumen lingkungan perusahaan.
Rohid dan tim juga mencatat adanya penanaman kelapa sawit baru di kawasan sempadan Sungai Batang Pantai dan Sungai Rukam dengan luas sekitar 7,41 hektare.
Selain itu, terdapat penanaman di sempadan Sungai Tiu sekitar 2,9 hektare.
Tim juga menemukan penanaman kelapa sawit sekitar 1,76 hektare yang disebut berada di luar batas HGU perusahaan.
Rohid bersama Gakkum juga meninjau pembangunan parit gajah sepanjang sekitar 4.237 meter.
Sebagian parit tersebut disebut berada di kawasan sempadan sungai dan di luar batas HGU, dengan saluran pembuangan yang terhubung ke badan air.
Pada aspek pengendalian kebakaran lahan, KTBM disebut belum memenuhi sejumlah ketentuan sarana dan prasarana.
Jumlah menara api yang tersedia disebut empat unit dari kewajiban 21 unit. Sebagian APD dan peralatan regu pemadam kebakaran juga disebut belum memenuhi jumlah minimum.
Peninjauan Mohammad Rohid kemudian berlanjut ke PT Tamora Agro Lestari (TAL).
Di perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit tersebut, tim menemukan sejumlah persoalan.
Persoalan di PT TAL yakani, Salah satunya berkaitan dengan kapasitas produksi. Kapasitas terpasang disebut mencapai 75 ton TBS per jam, sedangkan kapasitas yang tercantum dalam dokumen lingkungan sebesar 60 ton TBS per jam.
Dalam pemeriksaan yang diikuti Rohid, ditemukan pula penambahan mesin press yang disebut tidak tercantum dalam dokumen lingkungan.
Rohid dan tim Gakkum juga memeriksa sistem pengelolaan air limbah perusahaan.
Persetujuan teknis pemanfaatan air limbah disebut belum diintegrasikan ke dalam Persetujuan Lingkungan.
Pemanfaatan air limbah ke lahan perkebunan masyarakat juga disebut telah dilakukan melalui kerja sama, sementara lahan yang menjadi lokasi pemanfaatan belum memiliki Persetujuan Lingkungan dan belum tercantum dalam dokumen lingkungan.
Pada sistem IPAL, tim menemukan sejumlah catatan, termasuk saluran air limbah yang sebagian disebut tidak kedap air.
Pada kolam 13 ditemukan tiga unit pipa yang dinilai berpotensi digunakan untuk pelepasan secara mendadak. Flowmeter juga ditemukan dalam kondisi rusak.
Rohid bersama tim turut melihat kondisi titik penaatan atau outlet yang disebut belum dilengkapi plang nama dan koordinat.
Kondisi IPAL juga disebut berpotensi mengalami overflow. Pada pengendalian emisi, ditemukan dua unit tungku bakar yang disebut belum tercantum dalam Persetujuan Teknis Emisi.
Stack tungku bakar juga ditemukan mengalami kebocoran sehingga sebagian emisi disebut keluar secara langsung tanpa pengolahan.
Mohammad Rohid kemudian melanjutkan peninjauan ke PT Citra Riau Sarana (CRS).
Di lokasi kegiatan PKS II, dipasang papan peringatan PPLH.
Pemasangan papan tersebut berkaitan dengan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor Kpts.33/I/2024 yang diterbitkan Bupati Kuansing pada 22 Januari 2024.
Salah satu persoalan yang menjadi dasar pengawasan adalah kolam IPAL 7 yang jebol. Sanksi tersebut disebut belum dicabut.
Dalam pemeriksaan, CRS disebut belum melaksanakan sejumlah kewajiban dalam RKL-RPL.
Tim juga menemukan persoalan pengkodean sumber emisi pada boiler serta ketidaksesuaian penulisan koordinat boiler dengan kondisi lapangan.
Perusahaan disebut belum memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi. Izin TPS LB3 juga disebut telah berakhir pada 2023 dan perusahaan sedang dalam proses perubahan perizinan.
Selanjutnya, PT Sinergi Inti Makmur (SIM), Rohid bersama tim Gakkum kembali melakukan pemeriksaan. Salah satu temuan berkaitan dengan gas buang hasil pembakaran janjang kosong.
Gas tersebut disebut tidak dialirkan ke kolam berisi air sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL-UPL, melainkan langsung dibuang ke lingkungan.
SIM juga disebut belum menyampaikan laporan pelaksanaan UKL-UPL setiap enam bulan kepada DLHK Provinsi Riau dan Kementerian Lingkungan Hidup melalui SIMPEL.
Dalam pemanfaatan air limbah, tim menemukan penggunaan air limbah ke tanah yang disebut melebihi dosis yang ditetapkan.
Rohid dan Gakkum juga mencatat air limpasan dari pabrik yang disebut mengalir menuju drainase dan selanjutnya ke anak Sungai Lantak Payo tanpa terlebih dahulu melalui fasilitas pengendalian pencemaran seperti oil trap.
Kegiatan land application juga disebut belum tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.
Rohid lanjutkan pemeriksaan ke MAS
Peninjauan Mohammad Rohid juga dilakukan di PT Mustika Agro Sari (MAS).
Papan peringatan PPLH dipasang berdasarkan berita acara tertanggal 2 Oktober 2026.
Perusahaan disebut belum memiliki SLO pembuangan air limbah dan SLO pemenuhan baku mutu emisi.
Kapasitas terpasang pabrik disebut mencapai 45 ton per jam, sementara kapasitas dalam dokumen lingkungan tercantum 40 ton per jam.
Tim menemukan tambahan satu boiler dan dua genset di luar dokumen lingkungan, meskipun disebut telah memiliki Persetujuan Teknis.
Rohid bersama Gakkum juga mencatat persoalan pengelolaan air limbah, termasuk belum dilakukannya pengujian parameter Cu dan Fe sesuai ketentuan Persetujuan Teknis.
Persoalan housekeeping, pengujian udara ambien, kebisingan dan kebauan serta TPS limbah B3 juga menjadi bagian dari temuan. Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan disebut belum sesuai ketentuan.
Rohid sebelumnya bawa aduan masyarakat ke DPR RI, katanya, Pengawasan Mohammad Rohid di Kuansing tersebut dilakukan di tengah perhatian terhadap persoalan lingkungan di Riau.
Sebelumnya, Rohid telah membawa pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran sungai di Riau ke Komisi XII DPR RI.
Rohid meminta persoalan tersebut mendapat tindak lanjut dari aparat penegakan hukum lingkungan.
Karena itu, dalam kunjungannya ke Kuansing, Rohid tidak hanya melihat dokumen, tetapi juga turun langsung melihat kondisi sejumlah fasilitas perusahaan bersama tim Gakkum.
Rohid didampingi Reky Fitro dan Kepala DLH Kuansing Dodi selama rangkaian peninjauan lapangan.
Bagi Rohid, hasil pemeriksaan lapangan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai ketentuan lingkungan.
Temuan yang diperoleh selanjutnya perlu diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh instansi berwenang sesuai aturan.
Pengawasan mencakup kepatuhan terhadap dokumen lingkungan, Persetujuan Lingkungan, pengelolaan air limbah, limbah B3, emisi, perlindungan sempadan sungai serta kesiapan perusahaan dalam mencegah kebakaran lahan.
Dengan turun langsung bersama Gakkum, Rohid juga dapat melihat kondisi faktual yang menjadi dasar untuk menentukan langkah tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Sementara Reky Fitro dan Dodi Fitrawan turut mendampingi Rohid dalam pemeriksaan sebagai unsur DPRD dan pemerintah daerah Kuansing..(Ped)










