Riau||ISBCenter.com – Upaya mengurai kemacetan di Simpang Panam terus dimatangkan. Pemerintah Provinsi Riau bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau menggelar expose desain pembangunan Flyover Simpang Panam yang berada di perbatasan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.
Pembangunan flyover tersebut diproyeksikan menjadi infrastruktur strategis untuk memperlancar arus lalu lintas di simpang empat Jalan HR Soebrantas menuju Kabupaten Kampar hingga jalur Garuda Sakti menuju Kubang Raya. Kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu titik kemacetan terparah, terutama saat jam sibuk.
Kepala BPJN Riau Yohanis Tulak Todingrara menjelaskan skema pergerakan kendaraan setelah flyover difungsikan. Nantinya kendaraan dari arah Jalan HR Soebrantas yang menuju Kabupaten Kampar dan akan belok kiri bisa langsung melintas sesuai jalur, sementara kendaraan yang akan belok kanan akan mengikuti rambu lalu lintas yang disiapkan.
Pola yang sama juga akan diberlakukan bagi kendaraan dari arah perbatasan Kampar menuju Garuda Sakti. Dengan pengaturan tersebut, titik konflik kendaraan di persimpangan diharapkan dapat berkurang dan keselamatan pengguna jalan lebih terjamin.
Dari sisi teknis, flyover ini memiliki panjang penanganan 644 meter dengan lebar penanganan 40 meter sesuai Penetapan Lokasi (Penlok) Provinsi Riau. Dimensi tersebut telah disesuaikan dengan volume lalu lintas dan rencana pengembangan kawasan sekitar Simpang Panam.
Selain fungsi utama sebagai pengurai kemacetan, flyover ini juga dirancang untuk memiliki nilai estetika dan menjadi identitas baru Provinsi Riau. Desain bangunan akan dilengkapi ornamen berciri khas Melayu.
Yohanis menyebut kehadiran unsur budaya pada infrastruktur tersebut diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi landmark baru yang merepresentasikan jati diri Riau.
“Flyover ini nantinya bisa menjadi ikon strategis di Riau. Kami berharap pihak kebudayaan dapat memberikan masukan terkait ornamen Melayu yang akan dibuat di flyover ini,” ujar Yohanis di Kantor Gubernur Riau, Rabu (22/7/2026).
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Ia menargetkan seluruh proses tersebut rampung paling lambat akhir tahun 2026 agar pembangunan fisik bisa dimulai sesuai jadwal.
“Untuk pembebasan lahan akan kita tuntaskan, paling lama akhir tahun 2026. Kalau ada permasalahan, akan kita bahas langsung ke pusat untuk pengurusannya agar target tahun 2027 pembangunan sudah bisa dimulai,” kata SF Hariyanto.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas paparan desain yang telah disusun BPJN Riau dan berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus terjaga dalam pembangunan infrastruktur di Riau.
“Harapan ke depannya, kolaborasi daerah dan pusat ini bisa untuk membangun Provinsi Riau lebih baik,” tutupnya..(*ay)
