Mukomuko||ISBCenter.com – Pemerintah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkuku kembali menyuarakan kebutuhan pembangunan kepada pemerintah pusat.
Dalam kunjungannya ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bupati Choirul Huda memanfaatkan momentum tersebut untuk mengajukan berbagai program prioritas yang selama ini dinilai menjadi penghambat percepatan pembangunan daerah.
Dalam pemaparannya, Choirul Huda menekankan bahwa masih banyak fasilitas vital yang memerlukan penanganan, khususnya infrastruktur yang berhubungan langsung dengan aktivitas masyarakat.
Mulai dari peningkatan kualitas jalan provinsi, pembangunan sejumlah jembatan yang menjadi akses antardesa, hingga penguatan layanan air bersih melalui PAM yang selama ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan warga.
Tak hanya itu, Huda juga menyoroti sektor unggulan Kabupaten Mukomuko, yaitu industri kelapa sawit.Ia menyebutkan bahwa sektor tersebut mampu menggerakkan roda ekonomi daerah, namun membutuhkan dukungan sarana pendukung agar distribusi, produksi, dan mobilitas petani dapat berjalan lebih lancar.
“Kami mengajukan kebutuhan yang benar-benar bersifat mendasar. Jalan, jembatan, serta layanan air bersih adalah kebutuhan harian masyarakat yang harus diperbaiki. Selain itu, sawit sebagai penggerak ekonomi lokal tentu memerlukan dukungan agar bisa bertahan dan terus berkembang,” kata Bupati Choirul Huda.
Choirul Huda menjelaskan bahwa usulan yang ia sampaikan bukanlah semata-mata permintaan proyek, melainkan kebutuhan nyata yang jika dibiarkan berlarut-larut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia berharap Kementerian PUPR dapat menjadikan proposal tersebut bagian dari prioritas pembangunan nasional.Menurut Huda, sinyal awal dari pemerintah pusat cukup positif.
Ia menyampaikan bahwa pihak kementerian memberikan respons yang membuka peluang percepatan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.
“Kami berharap besar agar apa yang telah kami sampaikan benar-benar dipertimbangkan. Daerah seperti Mukomuko memerlukan dorongan dari pemerintah pusat untuk mengejar ketertinggalan. Syukurnya, pihak kementerian menunjukkan respons yang memberi harapan,” ujar Huda.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh hanya terfokus pada pusat-pusat kota besar. Menurutnya, pemerataan pembangunan di wilayah kabupaten dan kota yang jauh dari pusat pemerintahan merupakan kunci untuk menekan kesenjangan antardaerah.
“Kemajuan nasional harus dibangun dari semua daerah. Kabupaten-kabupaten yang berada di pinggiran juga berhak mendapatkan perhatian pembangunan agar dapat berkembang setara,” tutupnya.(Zul/adv)
