Mukomuko||ISBCenter.com – Meski 100 persen rampung dibangun, gedung Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu hanya untuk mengejar keuntungan fisik saja dari mulai dibangun sampai sekarang tidak beroperasi.
Penyebabnya, gedung senilai setengah miliar sejak dibangun dari 2022 juga terletak di pasar Desa Tunggal Jaya Dan Desa Teras Terunjam kecamatan Teras Terunjam hingga kini belum juga difungsikan.
“Tujuan TPS 3R itu dibangun tentu untuk mengakomodir pengelolaan sampah, anggarannya jelas. Karena itu kami bertanya mengapa tidak bisa beroperasi,” kritik, warga berinisial wn
Selain wn, ei sumber lain yang enggan disebutkan namanya mengaku, OPD terkait rencananya akan melatih kelompok sebagai pengelola masyarakat sampah 3R. Namun, hingga saat ini belum juga terealisasi.
“Kabarnya pada tahun 2025 juga dibangun di beberapa desa Tapi kapan pun, kami juga berharap bisa cepat beroperasi agar sampah dan umumnya bisa dikelola secara maksimal, volume sampah berkurang, plus masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari pengelolaan sampah,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua LSM National Corruption Watch (NCW) Mukomuko Zlatan Asikin menilai, proyek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejatinya bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan memaksimalkan potensi sampah yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali.
“TPS 3R juga berperan menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, tapai kalau cukup lama juga tidak beroperasi, kan jadi tanda tanya masyarakat, ada apa ya. Sudah selesai dibangun, tapi tidak ada aktivitas. Mesinnya juga diteliti. Ini kan aneh, bagaimana TPS bisa berjalan tanpa mesin pengolah sampah,” tegasnya
Ia juga menyayangkan dana negara yang telah digelontorkan cukup besar, namun hasilnya belum bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Kalau seperti ini, sama saja pemborosan anggaran. Padahal persoalan sampah di daerah kita cukup serius,” tambahnya.
Pantauan di lokasi, terlihat bangunan TPS berdiri tanpa adanya peralatan pengolahan sampah. Tak terlihat pula aktivitas pengumpulan atau pemilahan sampah oleh petugas.
Hal ini membuat warga sekita menyerap fungsi dari pembangunan tersebut.
Zlatan Asikin mendesak pihak terkait, terutama dinas teknis dan pengelola proyek, untuk memberikan penjelasan secara transparan kepada publik. Ia juga meminta pengawasan lebih ketat dalam pelaksanaan proyek-proyek lingkungan yang menggunakan dana APBN.
“Sampah ini masalah serius. Kalau fasilitas yang seharusnya menjadi solusi malah terbengkalai, kita patut khawatir dengan komitmen pemerintah dalam pengelolaan lingkungan,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak dinas terkait dalam hal ini Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum belum bisa dikonfirmasi. Beberapa pekan sebelumnya, awak media menjanjikan akan mendapat jawaban atau tanggapan, namun hingga kini belum ada jawaban.(Zul)
