Riau||ISBCenter.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Riau. Desakan ini muncul usai DPRD menerima aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang berulang kali menyuarakan persoalan MBG dalam aksi di Gedung DPRD Riau.
Anggota DPRD Riau Edi Basri mengungkapkan, dari total 705 dapur MBG yang disiapkan di Riau, saat ini 637 dapur telah aktif beroperasi. Meski demikian, pelaksanaan di lapangan masih menuai kritik.
“Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat dan mahasiswa menilai adanya kekurangan-kekurangan, bahkan tidak dengan standar yang digaungkan pemerintah,” kata Edi, Ahad (17/5/2026).
Edi menyoroti adanya dugaan markup anggaran yang seharusnya tidak terjadi. Menurutnya, dana dari Pemerintah Pusat yang sudah dialokasikan ketat harus benar-benar optimal untuk pemenuhan gizi anak.
“Anggaran yang sudah begitu ketat dipatok oleh pemerintah hendaknya semaksimal mungkin menjadi sumber gizi bagi anak-anak. Jangan sampai itu dikurangi lagi gram-gramasinya atau kualitasnya,” ujar Edi.
Selain kualitas dan anggaran, politisi tersebut juga menyinggung praktik monopoli dalam program MBG. Monopoli disebut terjadi pada dua sisi, yakni kemitraan dan jalur distribusi.
“Karena yang nama istilah monopoli di mana pun pasti bermakna negatif. Persaingan tidak sehat. Kalau persaingan tidak terbuka dan tidak sehat, otomatis ada pihak yang dirugikan. Dan di situ biasanya ada sebuah permainan yang mungkin cenderung tidak terbuka dan bahkan bisa juga nanti menguntungkan salah satu pihak ataupun beberapa pihak,” terangnya.
DPRD Riau berharap BGN segera turun melakukan audit menyeluruh agar program prioritas nasional tersebut berjalan sesuai target dan tidak merugikan penerima manfaat..(*ay)
