Bengkulu Selatan||ISBCenter.com – Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mulai mengkaji perombakan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini diambil sebagai upaya menciptakan birokrasi yang lebih ramping, efisien, dan tepat sasaran.
Saat ini, proses pemetaan dan evaluasi kelembagaan tengah dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Bengkulu Selatan. Evaluasi tersebut dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi), beban kerja masing-masing OPD, hingga potensi tumpang tindih kewenangan antar dinas.
Kepala Bagian Ortala Setda Bengkulu Selatan, Suwito, S.Sos., MM., menjelaskan bahwa kajian kelembagaan tersebut masih dalam tahap pendalaman dan ditargetkan selesai pada akhir September 2026 mendatang.
“Kalau ada fungsi yang memungkinkan untuk disatukan, tentu akan menjadi bahan pertimbangan,” ujar Suwito.
Suwito menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait dinas mana yang akan digabung maupun rencana pembentukan OPD baru. Menurutnya, kajian ini masih bersifat objektif dan komprehensif.
Nantinya, seluruh hasil kajian dan pemetaan kelembagaan akan diserahkan kepada Bupati Bengkulu Selatan H. Rifai Tajuddin untuk menjadi bahan pertimbangan utama sebelum kebijakan perombakan ditetapkan secara resmi.
Ia menambahkan, jika perombakan struktur dilakukan, dampaknya tidak hanya pada perubahan nomenklatur OPD semata, tetapi juga akan berpengaruh pada pembagian tugas, penataan postur anggaran, hingga penempatan pejabat yang menduduki jabatan.
Terkait penempatan pejabat, Pemkab memastikan akan dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak, serta hasil evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan.
Melalui penataan kelembagaan ini, Pemkab Bengkulu Selatan berharap dapat mewujudkan struktur birokrasi yang lebih proporsional dan tidak gemuk. Dengan struktur yang ramping, anggaran daerah diharapkan dapat lebih difokuskan pada program-program prioritas pembangunan dan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat..(*1dn)










