Exit Meeting Tim BPK Perwakilan Jatim di Pendopo Ronggo Hadi Negoro

Exit Meeting Tim BPK Perwakilan Jatim di Pendopo Ronggo Hadi Negoro

Blitar||ISBCenter.com – Bupati Blitar Rini Syarifah menerima tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur, didampingi Sekretaris Daerah , Inspektur, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, dalam rangka Exit Meeting atas Pemeriksaan LKPD Kabupaten Blitar Tahun anggaran 2023, bertempat di Pendopo Ronggo Hadi Negoro pada Hari Kamis( 4/4/2024).

sementara Tim Pemeriksa BPK dipimpin Pengendali Tekni Ibu Yulita, Ketua Tim Bapak Anung Wibowo serta 3 anggota Tim,

Bacaan Lainnya

Tim BPK melalui bu Dalnis menyampaikan kepada Bupati Blitar,” bahwa tugas pemeriksaan di Kabupaten Blitar telah selesai serta mengucap syukur dan terima kasih atas kerjasama selama ini sehingga tim dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu,”tuturnya nya.

Lebih lanjut Bupati Blitar Rini Syarifah dalam arahanya menyampaikan, terima kasih atas bimbingan dan arahan BPK selama ini sehingga perbaikan tata kelola keuangan di pemda berangsur baik.

“Terhadap segala catatan atau temuan Tim, kami berjanji akan segera menindaklanjuti dan memerintahkan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektur segera mengkoordinasikan dengan pihak dan OPD terkait,”jelasnya.

Ditempat yang sama,Inspektur Kab Blitar Agus Chunanto mengatakan, maksud dan tujuan Tim BPK serta yang dibahas dalam pertemuan hari ini adalah exit meeting Tim BPK atas pemeriksaan LKPD Tahun 2023.

“artinya Tim BPK akan segera mengakhiri keberadaannya di Blitar dan kembali ke Surabaya, sehingga agenda saat ini adalah Tim BPK berpamitan dengan Ibu Bupati serta menyampaikan beberapa temuan atau catatan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemda,”ujarnya.

Menurut Agus Chunanto, temuan Tim BPK tentu tidak terlepas dari prinsip pengelolaan keuangan salah satunya akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan dari apa yang disampaikan Tim insyaallah temuan yang ada masih tergolong wajar.

“dan sangat diperlukan bagi perbaikan tata kelola keuangan Pemda, dari sisi kuantitas dan qualitas sudah jauh berkurang dibanding sebelum sebelumnya, dengan kata lain Tata Kelola Keuangan Daerah Pemda sudah mengarah pada kondisi yang semakin baik,”jlentrehnya.

Agus Chunanto menambahkan, setelah ini maka terhadap temuan tersebut dipelajari bersama selanjutnya dirumuskan dalam langkah langkah konkrit dituangkan dalam Action Plan yang ditandatangani Ibu Bupati sebagai bentuk komitmen Pemda akan melaksanakan seluruh rekomendasi sebelum menjadi LHP yang diserahkan secara resmi oleh Kalan BPK secara serentak, imbuhnya . (ADV/kmf/Ema)

Pos terkait