Blitar||ISBCenter.com – Pandangan umum Fraksi PDI-Perjuangan DPRD kabupaten Blitar menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kab Blitar tahun 2026 dalam rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (4/11/25) malam.
Dalam penyampaiannya juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan Aryo Nugroho mengatakan pada umumnya pemerintah daerah, termasuk kabupaten blitar, sedang mengalami problem finansial yang serius, disebabkan pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat dan permasalahan pengelolaan keuangan negara, menyebabkan transfer dana dari pusat ke daerah mengalami penurunan yang signifikan.
“Situasi ini bagi daerah tentu sangat mempengaruhi jalanya roda pemerintahan bagi kabupaten blitar, penurunan transfer dana dari pusat, akibat kebijakan efisiensi anggaran mengharuskan penyelenggara pemerintahan mengambil langkah-langkah khusus untuk menyiasati keadaan,”kata Aryo mengawali penyampaiannya.
Lebih lanjut Aryo menjelaskan, langkah-langkah khusus tersebut dimaksudkan agar penurunan kemampuan keuangan kab Blitar akibat efisiensi anggaran tetap bisa digunakan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, terjadi tidak lama setelah pergantian Kepala Pemerintahan di kab. Blitar, memunculkan kondisi yang lebih dinamis,”jelas Aryo.
Menurutnya dari dinamika yang muncul semua bisa melihat bahwa para penyelenggara Pemkab Blitar baik legislatif maupun kecerdasan dan ekskutif sudah sampai pada tataran kedewasaan politik yang luar biasa, sehingga dalam situasi sulit tersebut kedua belah pihak mampu mengambil langkah-langkah produktif demi kemajuan Kab Blitar.
“Langkah produktif tersebut tentunya dapat dilihat dari keberhasilan kita dalam penetapan APBD Perubahan anggaran keuangan tahun 2025,
dan langkah produktif lainnya, saat ini kita sudah sampai pada penghujung tahapan untuk menetapkan apbd tahun 2026,”tandasnya.
Masih Aryo, dari keberhasilan kita dalam melewati situasi yang sulit tersebut dapat kita jadikan indikator bahwa legislatif khususnya Fraksi PDI Perjuangan memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan dukungan penuh kepada ekskutif untuk mewujudkan rencana-rencana pembangunan yang telah disusun.
“Kami memahami bahwa Bupati yang baru saja terpilih memiliki visi, misi dan janji kampanye yang harus segera direalisasikan.
Namun demikian, kami berharap Dinas Dinas dan OPD segera menyatukan langkah untuk melakukan percepatan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang telah disusun oleh ekskutif,”pungkasnya. (ADV/Ema)
