Mukomuko||ISBCenter.com — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Mukomuko tahun ini menyisakan ironi. Di tengah semarak berbagai kegiatan perayaan, para veteran yang pernah berjuang mempertahankan kemerdekaan justru disebut tidak mendapatkan bingkisan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko.
Kondisi tersebut sontak menuai sorotan dan kritik dari masyarakat. Bukan semata-mata soal nilai sebuah bingkisan, melainkan mengenai sikap negara dalam menghargai jasa para veteran yang telah berkontribusi dalam sejarah perjuangan bangsa.
Alasan keterbatasan atau krisis anggaran pun dinilai tidak sepenuhnya dapat dijadikan pembenaran.
Sebab, di tengah dalih efisiensi anggaran, berbagai agenda untuk memeriahkan HUT RI tetap berjalan. Bahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) disebut tetap menggelar perlombaan dan kegiatan internal dalam rangka menyemarakkan peringatan kemerdekaan. Seperti APBD snggup membeli Hp aipone, pro dn sig gofit dengan alasan menunjang kerja pejabat.
Pertanyaannya kemudian sederhana: Jika anggaran masih tersedia untuk berbagai kegiatan seremonial, mengapa tidak ada ruang untuk memberikan bingkisan sederhana kepada para veteran?
Bagi masyarakat, bingkisan tersebut bukanlah persoalan besar dari sisi nominal. Namun secara moral, pemberian itu memiliki makna yang jauh lebih besar sebagai bentuk penghormatan pemerintah daerah kepada orang-orang yang pernah ikut mengambil bagian dalam perjuangan bangsa.
Kebijakan anggaran memang harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Namun pemerintah juga memiliki ruang untuk menentukan skala prioritas.
Ketika kegiatan yang sifatnya hiburan dan seremonial masih dapat dilaksanakan, sementara penghormatan kepada veteran justru terabaikan, publik wajar mempertanyakan arah prioritas kebijakan pemerintah daerah.
Jangan sampai jargon “menghargai jasa pahlawan” hanya terdengar setiap bulan Agustus, tetapi kehilangan makna ketika diwujudkan dalam kebijakan nyata.
Veteran tidak meminta balasan atas perjuangan mereka. Namun negara dan pemerintah daerah semestinya tidak melupakan mereka.
Ironisnya, mereka yang dahulu berjuang untuk menghadirkan kemerdekaan justru harus melihat kemeriahan HUT RI dari pinggir lapangan, sementara pemerintah sibuk dengan berbagai agenda perayaan.
Ini bukan sekadar persoalan bingkisan. Ini persoalan penghormatan.
Jika Pemkab Mukomuko benar-benar mengalami keterbatasan anggaran, publik tentu dapat memahami. Tetapi pemerintah tetap dituntut menjelaskan secara terbuka: berapa anggaran yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan HUT RI tahun ini, dan mengapa penghormatan kepada veteran tidak menjadi salah satu prioritas?
Transparansi menjadi penting agar alasan krisis anggaran tidak sekadar menjadi tameng untuk menutupi persoalan penentuan prioritas.
Masyarakat pun berharap Pemkab Mukomuko tidak alergi terhadap kritik. Justru kritik tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar kebijakan pemerintah tidak hanya terlihat meriah secara seremonial, tetapi juga memiliki nilai penghormatan dan kemanusiaan.
Sebab, kemerdekaan yang dirayakan dengan gegap gempita hari ini tidak lahir dari perjalanan yang mudah. Ada pengorbanan, darah, air mata, dan perjuangan para pendahulu bangsa di belakangnya.
Maka ketika veteran mulai dilupakan di tengah perayaan HUT Kemerdekaan, pertanyaan besarnya bukan lagi soal ada atau tidak adanya bingkisan.
Pertanyaannya: masihkah pemerintah benar-benar menempatkan jasa para veteran sebagai bagian penting dari sejarah yang wajib dihormati?.(Zul)
