Pemko Pekanbaru Tegaskan Kerja Sama BGS STC Tidak Bisa Diperpanjang, Aset Kini Milik Daerah

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Zulhelmi Arifin

Pekanbaru||ISBCenter.com – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menegaskan status kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) pengelolaan 133 kantor dan toko di kawasan Bangun Guna Serah (BGS) yang telah berakhir tidak dapat diperpanjang kembali. Hal ini dikarenakan seluruh tanah dan bangunan di kawasan tersebut telah tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemko Pekanbaru.

“Kesimpulan tersebut mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang diisiasi oleh Cipayung Plus (gabungan organisasi kemahasiswaan) serta perwakilan aparat penegak hukum dan lembaga terkait di Menara Dang Merdu BRK Syariah,” kata Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Zulhelmi Arifin di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Jumat (2/10/2026).

Bacaan Lainnya

Forum konsultasi tersebut digelar atas inisiatif Cipayung Plus yang mengundang Pemko Pekanbaru, Kejaksaan Negeri (Kejari) dan sejumlah lembaga terkait. Hampir seluruh organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus turut hadir. Dalam forum itu, Pemko juga menerima berbagai masukan terkait langkah pengelolaan aset setelah masa BGS berakhir.

Menanggapi hal itu, Sekdako yang akrab disapa Ami menilai langkah yang diambil Pemko Pekanbaru selama ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dari sisi regulasi, yang dilakukan Pemko Pekanbaru sudah tepat dan berjalan sesuai aturan,” ujar Ami, sapaan akrabnya.

Ami menjelaskan, Pemko sebelumnya telah melakukan konsultasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait status aset STC. Bahkan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho telah tiga kali menanyakan kemungkinan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) setelah masa BGS berakhir. Namun jawaban dari Sekjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri menegaskan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam skema pengelolaan BMD.

“Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena seluruh asetnya, tanah dan bangunannya, menjadi milik pemerintah daerah,” jelas Ami.

Ia menambahkan, ketentuan BGS telah diatur secara rinci dalam regulasi pengelolaan BMD, yakni Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diubah melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Regulasi tersebut mengatur jangka waktu kerja sama serta konsekuensi hukum setelah kerja sama berakhir.

Memang, secara aturan agraria umum, HGB dapat diperpanjang. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur HGB dapat diberikan paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun dengan persetujuan pemilik Hak Pengelolaan Lahan (HPL), dalam hal ini Pemko Pekanbaru. Namun dalam konteks BMD, Pemko tidak bisa memberikan persetujuan tersebut.

“Jadi, ini yang perlu ditegaskan. Jangan sampai informasinya digoreng-goreng sehingga menjadi salah. Kami terikat dengan regulasi yang mengatur Barang Milik Daerah,” tegas Ami.

Meski kerja sama BGS tidak diperpanjang, Pemko Pekanbaru memastikan para pedagang yang selama ini beraktivitas di kawasan STC tetap memiliki peluang untuk melanjutkan usahanya. Hanya saja, mekanisme pemanfaatannya harus mengikuti skema pemanfaatan BMD yang sah sesuai Permendagri.

Menurut Ami, salah satu skema yang paling memungkinkan untuk pedagang perorangan adalah melalui mekanisme sewa.

“Kalau mereka mau tetap di situ, bisa. Polanya ada beberapa yang diatur dalam peraturan menteri. Yang paling masuk akal saat ini adalah sewa-menyewa karena jatuhnya orang per orang,” ungkap Ami.

Untuk besaran nilai sewa, Pemko akan mengacu pada hasil penilaian dari tim appraisal independen. Ami menyebut angka sewa yang selama ini dibebankan kepada pedagang jauh di atas nilai appraisal.

“Kalau kemarin kita sama-sama dengar, pedagang ditagihkan sewa sampai Rp200 juta per tahun untuk satu ruko. Padahal, ada appraisal yang menghitung nilai sewanya,” sebut Ami.

Ami juga menyoroti adanya keluhan dari pedagang terkait penguasaan ruko pasca berakhirnya HGB. Beberapa pedagang mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pihak pemegang eks HGB.

“Kalau mendengar cerita pedagang yang menyewa itu cukup miris juga. Barangnya dikeluarkan, rukonya digembok, dirantai, bahkan ada yang mengaku diintimidasi oleh pemegang eks HGB yang sudah berakhir HGB-nya,” kata Ami lagi.

Ia menegaskan, aset STC adalah milik seluruh masyarakat Pekanbaru dan harus dikelola untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

“Itu aset milik Pemko Pekanbaru, milik sekitar 1,2 juta rakyat Pekanbaru. Bukan milik satu atau dua orang atau milik kelompok tertentu,” tutur Ami.

Jika dikelola melalui mekanisme sewa resmi bersama Pemko, maka seluruh pendapatan dari pemanfaatan aset tersebut akan masuk ke kas daerah dan digunakan kembali untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat luas.

“Kalau pemanfaatannya dengan pola sewa bersama pemko, uangnya bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat banyak,” pungkasnya..(*ay)

Pos terkait