Pemprov Bengkulu Raih WTP Kedua di Era Helmi-Mian, Sudah 9 Kali Berturut-turut dari BPK RI

Pemprov Bengkulu Raih WTP Kedua di Era Helmi-Mian

Bengkulu||ISBCenter.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis (18/6). Staf Ahli BPK RI Bidang Keuangan Negara/Daerah, Bernardus Dwita Pradana, yang hadir mewakili BPK RI menyampaikan langsung hasil pemeriksaan tersebut.

Bacaan Lainnya

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan sesuai amanat undang-undang, Pemerintah Provinsi Bengkulu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Bernardus.

Opini WTP ini menjadi yang kedua kalinya secara beruntun di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian. Keduanya resmi dilantik pada 20 Februari 2025 lalu. Secara keseluruhan, Pemprov Bengkulu telah mengantongi sembilan kali opini WTP dari BPK RI.

Menanggapi capaian ini, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan bahwa WTP merupakan buah dari komitmen bersama seluruh perangkat daerah untuk menjalankan tata kelola keuangan yang baik.

“Hasil LHP atas laporan keuangan menunjukkan opini WTP. Ini merupakan kali kedua selama Helmi–Mian memimpin Provinsi Bengkulu. Capaian ini tidak akan terwujud tanpa kerja keras dan kerja sama seluruh pihak,” kata Helmi.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI yang telah melakukan audit secara profesional.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2025. Akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Dengan raihan ini, Pemprov Bengkulu memperkuat komitmen untuk terus menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBD ke depan..(*2b)

Pos terkait