Riau||ISBCenter.com – Pemerintah Provinsi Riau resmi memperkuat sinergi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengawal distribusi bahan bakar minyak di wilayah Riau. Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut dilakukan di Aula Cendrawasih Lantai G Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026).
Pelaksana tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menandatangani kerja sama itu langsung bersama Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas. Turut mendampingi Plt Gubernur dalam kegiatan itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, sebagai wujud komitmen lintas sektor di lingkungan pemerintah daerah.
Kerja sama ini menitikberatkan pada pengetatan pengendalian, pembinaan, serta pengawasan distribusi energi di Bumi Lancang Kuning. Adapun fokus utama dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk mengawal pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM subsidi, serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi.
Langkah tersebut dinilai krusial untuk mencegah kebocoran penyaluran BBM subsidi dan kompensasi di lapangan. Melalui payung hukum baru ini, Pemprov Riau dan BPH Migas berkomitmen penuh memastikan setiap liter BBM subsidi dan kompensasi tersalurkan secara tertib dan berkeadilan.
Kolaborasi ini juga diarahkan untuk mewujudkan sistem distribusi energi yang transparan bagi konsumen pengguna di Provinsi Riau. Pemerintah daerah meyakini, keterlibatan aktif pemda akan membuat fungsi pengawasan di SPBU berjalan lebih efektif dibanding sebelumnya.
Pemerintah berharap kesepakatan ini dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan serta praktik spekulasi dalam penyaluran BBM. Pengawasan ketat akan dilakukan berkala agar manfaat subsidi dari anggaran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerimanya.
Kepala Bapenda Riau, Ninno Wastikasari, menegaskan pihaknya mendukung penuh implementasi kerja sama di sektor hilir migas daerah. Menurutnya, kepastian distribusi energi berkaitan erat dengan iklim usaha, tata kelola pemerintahan yang baik, serta stabilitas ekonomi daerah.
“Dengan pengawasan yang semakin optimal, kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar, serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau semakin meningkat,” ujar Ninno Wastikasari..(*ay)
