Riau||ISBCenter.com – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan stabilitas daerah menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Sarasehan Kejuangan Perwira Siswa (Pasis) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) Angkatan 65 Tahun Pendidikan 2026 di Pekanbaru, Rabu (29/7/2026).
Dalam forum tersebut, Plt Gubernur memaparkan bahwa Provinsi Riau memiliki peran strategis bagi kepentingan nasional, terutama di sektor energi dan perkebunan. Dengan besarnya potensi tersebut, kolaborasi lintas sektor menjadi sebuah keharusan.
“Tanggung jawab tersebut tidak dapat dijalankan oleh satu institusi. Karena itu, Pemprov Riau terus memperkuat koordinasi bersama TNI, Polri, Kejaksaan, instansi vertikal, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, serta masyarakat,” kata SF Hariyanto.
Ia menjelaskan, di sektor migas, Riau memiliki Wilayah Kerja Rokan yang merupakan salah satu blok penghasil minyak terbesar di Indonesia. Produksi yang dikelola PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) saat ini berkisar 131 ribu hingga 152 ribu barel per hari, atau setara 23 sampai 30 persen produksi minyak nasional.
“Keberlanjutan operasinya berpengaruh langsung terhadap ketersediaan energi nasional dan pencapaian target produksi minyak satu juta barel per hari pada tahun 2030. Untuk mendukungnya, Pemprov Riau membentuk Satuan Tugas Kelancaran Operasional PT Pertamina Hulu Rokan bersama TNI, Polri, Kejaksaan, SKK Migas, PT Pertamina Hulu Rokan, dan instansi terkait,” katanya.
Menurutnya, Satgas tersebut dibentuk untuk mengurai berbagai kendala non-teknis di lapangan, mulai dari persoalan pertanahan, kawasan hutan, perizinan, aspek hukum, hingga koordinasi lintas instansi agar produksi tetap optimal.
Tak hanya migas, kekuatan Riau juga terletak pada sektor perkebunan kelapa sawit.
“Selain migas, Riau memiliki kekuatan besar pada sektor perkebunan kelapa sawit. Luas tutupan perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai sekitar 3,87 juta hektare atau 21,23 persen dari luas perkebunan sawit nasional. Produksi minyak sawit mentah Riau mencapai sekitar 9,4 juta ton atau 20,11 persen dari produksi nasional,” ungkapnya.
Dengan kontribusi tersebut, Riau menjadi daerah vital dalam penyediaan bahan baku biodiesel untuk mendukung program mandatori B50, guna mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan memperkuat kemandirian energi.
Namun, keberlanjutan energi berbasis sawit harus diiringi dengan kesejahteraan petani. Untuk itu Pemprov Riau telah mengambil langkah konkret.
“Untuk melindungi pekebun, Pemprov Riau menerbitkan Peraturan Gubernur mengenai tata cara penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar kelapa sawit,” ungkapnya.
Riau bahkan menjadi provinsi pertama yang secara resmi mengakomodasi penetapan harga TBS bagi pekebun mitra swadaya, sehingga harga TBS di Riau tetap menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.
Plt Gubernur juga menegaskan pentingnya legalitas lahan dalam mendukung energi nabati yang berkelanjutan.
“Pada saat yang sama, bahan baku energi nabati harus berasal dari perkebunan yang legal, produktif, dan berkelanjutan. Karena itu, Pemprov Riau mendukung Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, dengan melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah,” katanya.
Dari penertiban tersebut, luas kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali di Riau mencapai sekitar 331.838 hektare, menjadi salah satu capaian terbesar secara nasional.
“Kami juga menindaklanjuti arahan Pemerintah Pusat dalam percepatan pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo melalui tim terpadu. Penataan kawasan ini membutuhkan ketegasan hukum, perlindungan lingkungan, serta penyelesaian yang tetap memperhatikan masyarakat,” ungkapnya.
Di bidang lingkungan, Pemprov Riau bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, BMKG, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat terus bersinergi dalam Satgas Karhutla untuk pencegahan, patroli, pemantauan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
“Seluruh satuan tugas tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas Riau. Pengelolaan sumber daya energi membutuhkan wilayah yang aman, lingkungan yang terjaga, kepastian hukum, pemerintahan yang berjalan baik, dan koordinasi antarlembaga yang kuat,” katanya.
Di akhir sambutannya, SF Hariyanto menekankan bahwa semangat kejuangan harus diimplementasikan dalam kerja nyata dan kolaborasi.
“Nilai kejuangan juga tercermin dalam kesediaan untuk duduk bersama, mengambil keputusan bersama, dan bergerak bersama. Sebab, ketahanan energi dan ketahanan nasional tidak dapat dibangun oleh satu institusi saja,” pungkasnya..(*ay)
