Bengkulu||ISBCenter.com – Pembayaran utang pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2025 kepada kontraktor oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu memicu perdebatan. Polemik tidak hanya soal kewajiban membayar, tetapi juga soal mekanisme penganggaran yang dipakai untuk melunasi utang tersebut.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu, total kewajiban Pemprov Bengkulu kepada pihak ketiga tercatat mencapai sekitar Rp153 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan, menyebut sebagian utang itu sudah dibayarkan kepada kontraktor yang telah melengkapi persyaratan administrasi.
“Utang kepada pihak ketiga sesuai dengan hasil LHP BPK RI Perwakilan Bengkulu sudah kami realisasikan,” kata Tommy.
Ia menambahkan, pembayaran akan terus dilanjutkan, terutama untuk pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sepanjang pihak ketiga sudah memenuhi seluruh kelengkapan administrasi.
“Kalau pihak ketiga yang sudah memenuhi persyaratan akan kami selesaikan,” ujarnya.
Tommy mengakui kewajiban tersebut memang tidak tercantum secara spesifik dalam APBD Provinsi Bengkulu 2026. Namun Pemprov menggunakan skema pergeseran anggaran yang diklaim telah dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tidak perlu persetujuan DPRD. Nanti di APBD Perubahan persetujuan, kalau pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.
Pernyataan itu langsung mendapat tanggapan dari DPRD Provinsi Bengkulu. Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, mempertanyakan dasar pergeseran anggaran tersebut, mengingat APBD 2026 sudah disahkan dengan peruntukan yang jelas sejak akhir tahun lalu.
“APBD 2026 disahkan akhir tahun 2025 sesuai peruntukan kegiatan. Jika ada pergeseran itu tanpa sepengetahuan DPRD,” kata Edwar.
Menurut Edwar, setiap perubahan maupun pergeseran kegiatan dalam APBD harus melalui mekanisme resmi, yakni melalui pembahasan APBD Perubahan.
“Tidak ada pergeseran kegiatan kecuali di APBD Perubahan. Jika itu dilakukan, ada aturan yang dilanggar,” tegasnya.
Edwar juga menilai kondisi tahun 2026 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada 2025, pemerintah daerah memang memiliki dasar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, sehingga rasionalisasi anggaran dimungkinkan.
“Kalau 2025 memang Pemda diberikan kewenangan dalam rangka rasionalisasi APBD, seperti acara seremonial di hotel dan lainnya agar dipangkas. Artinya tidak berlaku 2026,” pungkasnya.
Dengan kondisi tersebut, pelunasan utang kepada pihak ketiga kini tidak hanya menjadi persoalan pemenuhan kewajiban, tetapi juga menimbulkan perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif terkait tata kelola penganggaran di APBD 2026..(*rz)
