Mukomuko||ISBCenter.com – Penanganan stunting sudah menjadi program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan dan disukseskan agar setiap daerah bisa mencapai zero stunting. Maka dari itu Wakil Bupati Mukomuko Wasri meminta seluruh OPD berperan aktif memaksimalkan kinerja untuk penentasan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Mukomuko. Stunting ini menjadi catatan besar yang harus dirampungkan dimana setiap tahunnya angka stunting harus mengalami penurunan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dari tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu besar.
“Tahun 2021 stunting kita diangka 22,2 tahun 2022 naik menjadi 22,3 itu berdasarkan SSGI. Sedangkan berdasarkan SKI tahun 2023 diangka 27,1 Berdasarkan trend prevalensi stunting SSGI 2021, 2022 dan SKI tahun 2023,”Terangnya.
Wabup menegaskan, tentu apa yang terjadi dengan angka stunting di Mukomuko ini menjadi catatan bersama agar seluruh OPD lebih serius memainkan peran menurunkan angka stunting. Begitu juga pihak Kecamatan agar dapat memantau dan mendorong desa dalam menurunkan angka stunting. Selain itu kader Tim Pendampingan Keluarga (TPK) yang sudah dibentuk di 3 Kelurahan dan 148 desa di Kabupaten Mukomuko Juga dapat terus dipantau dalam upaya meminimalisir kasus stunting atau gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan asupan gizi.
“Tentu dalam rembuk stunting kali ini banyak yang menjadi catatan bagi kita, semoga untuk tahun ini, didalam perhitungan nantinya, angka stunting mengalami penurunan,”harapnya.
Wabub juga mengatakan, untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Mukomuko harus benar memfokuskan penanganan kasus stunting. Selaku motor penggerak, kedua OPD ini diharapkan tidak hanya menunggu data di balik meja namun turun langsung kelapangan.
‘’Saya minta dinas terkait harus turun ke lapangan pastikan tidak ada balita dibawah lima tahun Mukomuko yang kekurangan gizi, dengan mengikut sertakan pihak-pihak terkait baik pihak Kecamatan dan Pemerintah Desa (Pemdes),”tegasnya.
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Mukomuko Drs Ramadan Panji mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan TPK dalam upaya pencegahan stunting. Setiap kelurahan dan desa memiliki TPK yang berjumlah tiga orang. Dari ketiga TPK tersebut terdapat kader Keluarga Berencana (KB), tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, (PPK) dan bidan desa. Setiap TPK mempunyai tugas utama dalam pencegahan stunting. Mulai dari melaksanakan pendampingan, penyuluhan, pelaporan dan memberikan rujukan pengobatan terhadap anak penderita stunting.
‘’Bidan sebagai koordinator pemberian layanan kesehatan, kader PKK memberikan informasi dan penggerak kesejahteraan keluarga serta kader KB bertugas mencatat pendampingan keluarga dan pelaporan dengan sistem aplikasi khusus,”ujarnya.
Lanjutnya, pentingnya penanganan stunting sudah diamanahkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. DP3AP2KB sebagai turunannya berperan menjadi koordinator dalam menurunkan angka stunting dengan melibatkan kader TPK di setiap kelurahan dan desa. Berdasarkan data stunting dari Puskesmas sampai dengan Juni lalu yang diterbitkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Mukomuko, untuk Puskesmas Teras Terunjam mencapai 8,8 persen, dan Puskesmas Lubuk Pinang mencapai 9,5 persen, baru lah disusul Puskesmas Lubuk Sanai 7,1 persen.
“Untuk kalkulasi keseluruhan tahun 2024, akan dihitung ditahun 2025 nanti. Yang pastinya dari Januari hingga Juni 2024, 3 Puskesmas ini memiliki angka stunting balita lebih tinggi dari 14 Puskesmas lainya,”terangnya.
Dalam penanganan stunting memang dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, agar penanganan lebih mudah. Semoga saja hasil rembuk stunting saat ini bisa memotivasi seluruh OPD agar bersama-sama menekan angka stunting di Mukomuko.
“Penanganan stunting harus dilakukan bersama, semoga ditahun ini angka stunting kita bisa turun dari tahun sebelumnya,”tandasnya. (*Zul )
