Jakarta||ISBCenter.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh pada Senin, 8 Juni 2026. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta.
Usai dilantik, Said Iqbal menegaskan akan langsung bekerja dan menyampaikan laporan serta rekomendasi kebijakan kepada Presiden. Fokus utamanya mencakup kepastian kerja, upah layak, dan perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk buruh migran.
“Beberapa hal yang mungkin nanti, karena saya kan langsung memberikan laporan ke Bapak Presiden melalui koordinasi dengan Pak Mensesneg,” ujar Said Iqbal kepada media.
Said Iqbal menyoroti target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah. Menurutnya, angka pertumbuhan tidak boleh berdiri sendiri tanpa pemerataan.
“Dalam pandangan kami, pertumbuhan itu harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata, kesetaraan kesempatan, setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami,” tegasnya.
Dalam menjalankan tugasnya, Said Iqbal menyebut ada tiga pilar kesejahteraan buruh yang akan menjadi bahan masukan untuk Presiden:
- Kepastian kerja: Mencegah maraknya sistem kerja yang rentan dan tidak memberikan jaminan keberlanjutan.
- Kepastian pendapatan: Mendorong formulasi upah layak yang melindungi daya beli buruh.
- Jaminan sosial: Memperkuat perlindungan bagi pekerja formal, informal, dan buruh migran.
“Tiga hal inilah yang akan kami fokuskan, memberikan saran-saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh,” tambahnya.
Said Iqbal juga menekankan pentingnya perlindungan negara bagi buruh migran. Ia menyebut masih banyak pekerja migran yang belum mendapat perlindungan maksimal.
“Hal-hal ini yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dalam bentuk saran, pendapat, gagasan, dan menganalisis kebijakan. Tentu saya akan mendatangi beberapa menteri untuk mendiskusikan,” katanya.
Penunjukan Said Iqbal sebagai penasihat khusus dinilai sebagai langkah Presiden Prabowo untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Langkah ini diharapkan memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia..*(1dn)
