Riau||ISBCenter.com – Pemerintah Provinsi Riau menggencarkan upaya pembenahan infrastruktur pendidikan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Langkah itu ditandai dengan pertemuan delegasi Pemprov Riau yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Dr Syahrial Abdi, bersama jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI di Gedung E Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Pertemuan dipimpin Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen RI, Gogot Suharwoto. Hadir pula Inspektur Jenderal Kemendikdasmen RI Faisal Syahrul dan perwakilan Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen RI.
Sejumlah agenda strategis dibahas dalam pertemuan tersebut. Mulai dari percepatan revitalisasi sekolah, rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), persoalan legalitas lahan sekolah, digitalisasi pembelajaran, keberlanjutan guru non-ASN, hingga perlindungan hukum dalam pelaksanaan program pendidikan.
Sekdaprov Riau Syahrial Abdi mengapresiasi dukungan Kemendikdasmen terhadap kemajuan pendidikan di Riau. Program revitalisasi dinilai memberi dampak signifikan bagi perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
“Tahun 2025 lalu ada 439 sekolah di Riau yang direvitalisasi, mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB. Khusus SMA ada 45 sekolah yang direvitalisasi dan 45 SMK, termasuk pembangunan satu Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Kemuning, Indragiri Hilir dan satu USB SLB di Pagaran Tapah Darussalam, Rokan Hulu,” ujar Syahrial Abdi.
Ia juga berharap Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI dapat segera berkunjung ke Riau untuk meresmikan sekolah-sekolah yang telah rampung direvitalisasi.
Secara nasional, Kemendikdasmen telah merevitalisasi sekitar 16 ribu sekolah pada 2025. Untuk 2026, targetnya melonjak menjadi 71 ribu sekolah. Melihat target tersebut, Riau mengajukan penambahan signifikan.
“Jika tahun lalu 439 sekolah, maka tahun 2026 diharapkan bisa mencapai sekitar 900 sekolah yang direvitalisasi di Riau,” katanya.
Data sementara menunjukkan 76 SMA dan 33 SMK di Riau telah masuk sistem usulan revitalisasi 2026. Selain itu, ada usulan pembangunan enam Unit Sekolah Baru (USB) SMA.
Pembahasan juga menyentuh rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi daerah pengusul. Tim Kemendikdasmen telah melakukan verifikasi lapangan.
“Hasil verifikasi itu diharapkan sudah keluar pada 18 Mei mendatang. Kita tentu berharap seluruh usulan SNT dari Riau dapat disetujui,” ujarnya.
Isu lain yang diangkat adalah status 17 SMA/SMK di Riau yang berdiri di atas lahan eks Caltex/Chevron yang kini dikelola PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Karena belum bersertifikat, sekolah-sekolah itu belum bisa mendapat bantuan revitalisasi.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen PAUD Dikdasmen dan PNF Kemendikdasmen RI, Gogot Suharwoto, menyatakan akan membahas lebih lanjut solusi agar sekolah-sekolah tersebut tetap dapat menerima program revitalisasi.
Opsi yang disepakati adalah adanya surat pernyataan dari PHR yang mengizinkan revitalisasi. Dokumen itu akan menjadi dasar Kemendikdasmen mengucurkan anggaran.
Di bidang digitalisasi, Kemendikdasmen memastikan penambahan bantuan Smart Board atau Interactive Flat Panel (IFP). Setelah tahun 2025 setiap sekolah mendapat satu unit, pada 2026 direncanakan ada tambahan tiga unit per sekolah dari PAUD hingga SMA/SMK.
Terkait guru non-ASN, Kemendikdasmen menegaskan mereka tetap dapat mengajar dan menerima haknya. Hal itu merujuk pada Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur bahwa sekolah diperbolehkan menggunakan maksimal 20 persen dana BOS Pusat untuk honorarium guru non-ASN.
Aspek perlindungan hukum juga dipertegas. Apabila muncul persoalan hukum terkait revitalisasi atau penggunaan dana BOS Pusat, penyelesaian diutamakan lewat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Sekolah dan guru harus mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dikriminalisasi dalam pelaksanaan program pendidikan,” demikian salah satu poin penting yang mengemuka dalam pertemuan itu.
Rombongan Pemprov Riau turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya, Bupati Siak Dr Afni Zulkifli beserta Kadisdik Siak, Penjabat Bupati Rokan Hulu, Asisten I Pemko Dumai, Asisten I Pemkab Indragiri Hilir dan Kadisdik Inhil, Plt Kadisdik Kota Pekanbaru, Kepala BPMP Riau Dr Nilam Suri, serta pejabat terkait lainnya..(*ay)
