Riau||ISBCenter.com – Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau Periode 2026-2030 yang baru saja dilantik menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan menyukseskan program Pemerintah Provinsi Riau, khususnya di bidang keterbukaan informasi publik.
Salah satu Komisioner KI Riau terlantik, Muhammad Nefos, menegaskan pihaknya akan bekerja secara maksimal sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.
“Alhamdulillah, pagi ini kami telah dilantik sebagai komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau Periode 2026-2030. InsyaAllah kami akan berusaha maksimal untuk membantu menjalankan program pemerintah Provinsi Riau,” kata Nefos, Rabu (26/8/2026).
Ia menambahkan, jajaran Komisioner KI Riau berkomitmen untuk tegak lurus mengikuti setiap langkah dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemprov Riau dalam koridor peraturan perundang-undangan.
Terkait arahan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang menyoroti pentingnya peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Riau, Nefos menyebut hal tersebut menjadi fokus dan pekerjaan utama KI Riau ke depan.
“Ini menjadi salah satu prioritas kita. Bagaimana Indeks Keterbukaan Informasi Publik harus meningkat dibanding tahun sebelumnya. Mungkin nanti akan ada pembenahan pada relevansi SDM pada PPID atau bagaimana. Ini menjadi prioritas kita, bagaimana kita bisa membenahi PPID,” jelasnya.
Untuk mewujudkan hal itu, KI Riau tidak hanya akan bekerja dari kantor, namun juga akan aktif turun langsung ke kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta badan publik mengenai pentingnya keterbukaan informasi.
“Kami nantinya akan ke daerah-daerah untuk pemberian materi agar masyarakat dapat memahami tentang keterbukaan informasi,” tambahnya.
Sementara itu, untuk langkah awal pasca pelantikan, Komisi Informasi Provinsi Riau akan segera menggelar rapat internal untuk menentukan struktur pimpinan.
“Besok kita Pleno penetapan Ketua. Supaya bisa langsung jalan,” katanya.
Sebelumnya, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dalam sambutan pelantikannya menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus diberikan secara cepat, akurat, utuh, dan mudah diakses oleh masyarakat. Ia juga meminta KI Riau bersama seluruh badan publik di Riau untuk menjadikan hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebagai bahan evaluasi bersama demi tata kelola pemerintahan yang lebih transparan..(*ay)
