Bengkulu||ISBCenter.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini tengah fokus menelusuri sejumlah kewajiban keuangan warisan pemerintahan sebelumnya yang belum terselesaikan. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk 10 kabupaten/kota dengan nilai fantastis lebih dari Rp300 miliar.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meminta kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk bersabar menunggu kejelasan terkait pencairan dana tersebut. Ia menegaskan, Pemprov Bengkulu perlu melakukan pendalaman terlebih dahulu untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya, mulai dari sumber masalah, mekanisme penganggaran, hingga alasan belum disalurkannya dana yang merupakan hak daerah tersebut.
Helmi mengakui, besarnya kewajiban keuangan yang harus ditangani saat ini menjadi pekerjaan serius bagi pemerintahannya. Pihaknya tidak ingin mengambil keputusan secara gegabah sebelum seluruh persoalan keuangan tersebut terpetakan dengan jelas.
Menurut Helmi, persoalan utang warisan tidak hanya menyangkut DBH. Pemprov Bengkulu juga dibebani kewajiban lain, salah satunya utang pengadaan obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Yunus Bengkulu (RSMY) yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Kondisi keuangan tersebut mengharuskan Pemprov Bengkulu untuk mengatur skala prioritas agar upaya penyelesaian utang tidak sampai mengganggu jalannya pelayanan dasar kepada masyarakat.
Di tengah upaya penyelesaian kewajiban masa lalu, Helmi menegaskan bahwa program prioritas pemerintahan Helmi-Mian tetap harus berjalan sesuai janji kepada masyarakat. Agenda pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan, hingga sektor pendidikan tetap menjadi fokus utama.
“Helmi-Mian juga punya janji yang wajib ditepati kepada rakyat Provinsi Bengkulu, mulai dari pembangunan jalan, fasilitas kesehatan hingga pendidikan. Sementara waktu, kami masih fokus menunaikan kewajiban dan janji itu,” kata Helmi, Rabu, 2 September 2026.
Meski memprioritaskan program pembangunan, Helmi memastikan persoalan utang warisan tetap akan ditangani secara serius. Pemprov Bengkulu akan menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD Provinsi Bengkulu untuk melakukan audit dan penelusuran menyeluruh terhadap realisasi keuangan daerah.
Audit tersebut dinilai krusial untuk mengungkap secara transparan penyebab belum tersalurkannya DBH yang menjadi hak 10 kabupaten/kota, sekaligus untuk mengetahui alur penganggaran dan penggunaannya.
“Sesuai dengan rekomendasi DPRD, kita telusuri dulu salahnya di mana, kendalanya apa dan ke mana uang tersebut. Kok bisa hak 10 kabupaten/kota yang nilainya mencapai Rp300 miliar tersebut tidak disalurkan,” tegas Helmi.
Hasil penelusuran ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi dasar pijakan bagi Pemprov dalam menentukan langkah penyelesaian yang tepat, sehingga persoalan tersebut tidak terus menjadi beban administrasi yang berlarut-larut.
Di sisi lain, Helmi menegaskan bahwa penyelesaian kewajiban utang harus tetap mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan publik. Ia tidak ingin pembayaran utang justru membuat operasional pemerintahan dan layanan kesehatan terhenti.
Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah operasional RSMY. Sebagai rumah sakit milik pemerintah provinsi, RSMY harus tetap memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat meski masih dibayangi kewajiban pembayaran obat.
“Tidak mungkin kita biarkan operasional tidak berjalan hanya karena untuk membayar utang.
Yang pasti kita selesaikan permasalahan saat ini. Soal warisan utang, kita lakukan kajian terlebih dahulu,” tandas Helmi.
Dengan demikian, Pemprov Bengkulu saat ini menjalankan dua agenda besar secara paralel, yakni memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai visi Helmi-Mian, sekaligus melakukan pembenahan menyeluruh terhadap persoalan keuangan warisan pemerintahan sebelumnya agar penyelesaiannya sesuai aturan, transparan, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat..(*2b)










