Riau||ISBCenter.com – Pemerintah Provinsi Riau memastikan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian anggaran dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta sisa waktu pelaksanaan kegiatan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi dalam Rapat Paripurna DPRD Riau, Kamis (24/09/2026).
Sekda menjelaskan, arah kebijakan APBD-P 2026 tetap selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Sejumlah sektor prioritas tetap dipertahankan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
“Sesuai RPJMD 2025-2029, prioritas pembangunan dialokasikan pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi inklusif, inovasi, serta pemajuan budaya Melayu,” ucapnya di Ruang Paripurna DPRD Riau, Kamis (24/09/2026).
Khusus untuk sektor infrastruktur, Pemprov Riau memberikan perhatian serius pada konektivitas antarwilayah. Pemeliharaan dan perbaikan jalan menjadi program prioritas yang dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kerusakan.
“Pemeliharaan dan perbaikan Jalan Datuk Setia Maharaja dilakukan secara bertahap. Penanganan konektivitas wilayah Pekanbaru-Siak-Pelalawan-Kampar dievaluasi dan diprioritaskan berdasarkan skala kerusakan serta kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov juga melakukan penyesuaian belanja modal agar pekerjaan fisik tetap dapat tuntas di sisa tahun anggaran berjalan. Penyesuaian ini dilakukan agar kualitas dan akuntabilitas pembangunan tetap terjaga.
“Belanja modal jalan jaringan irigasi dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026. Hal ini agar seluruh kegiatan infrastruktur dapat diselesaikan secara tepat waktu, tepat mutu, dan akuntabel,” ungkapnya.
Di sektor kesehatan, komitmen Pemprov Riau terhadap keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) tetap menjadi perhatian. Pemprov memastikan kewajiban kepada BPJS Kesehatan terus dikawal.
“Kami komitmen penyelesaian kewajiban BPJS Kesehatan terus dikawal. Untuk tahun 2027, pemerintah akan menerapkan penyesuaian skema pembiayaan bersama (budget sharing) antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota demi menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC),” terangnya.
Terkait efisiensi anggaran, Sekda Syahrial Abdi menegaskan rasionalisasi tidak akan menyentuh belanja wajib yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Efisiensi hanya dilakukan pada pos-pos belanja aparatur yang masih bisa ditekan.
“Efisiensi dilakukan secara selektif dengan memangkas perjalanan dinas, acara seremonial, dan rapat tatap muka, tanpa mengurangi pemenuhan mandatory spending pendidikan, bantuan beasiswa, pembiayaan UHC, serta bantuan sosial,” tegasnya.
Tak hanya pendidikan dan kesehatan, Pemprov Riau juga tetap memberikan perhatian pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui program UMKM. Program tersebut tidak hanya bersifat bantuan modal, tetapi juga mendorong kemandirian usaha.
“Program UMKM dipastikan tidak terbatas pada penyaluran bantuan modal, tetapi mencakup pendampingan kemandirian, peningkatan produktivitas, serta perluasan akses pasar,” pungkasnya..(*ay)
