Riau||ISBCenter.com – Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah tegas membenahi Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Lebih dari 300 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekwan akan dirotasi secara bertahap ke sejumlah instansi lain.
Kebijakan ini diambil sebagai bentuk penyegaran organisasi dan penataan ulang birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menegaskan bahwa rotasi tersebut murni untuk perbaikan sistem.
“Kami tidak punya niat yang macam-macam, ini hanya penyegaran saja, kepada masyarakat Riau kami mohon pengertiannya,” ujar SF Hariyanto dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Riau, Senin (18/5/2026).
SF Hariyanto menjelaskan, langkah evaluasi besar ini tidak lepas dari persoalan administrasi yang berulang, terutama terkait perjalanan dinas atau SPPD fiktif dalam beberapa tahun terakhir.
“Karena itu, Pemprov Riau memilih melakukan penyegaran menyeluruh agar budaya kerja baru yang lebih transparan dan tertib administrasi dapat terbentuk,” tambahnya.
Ratusan ASN yang dipindah nantinya akan ditempatkan di berbagai perangkat daerah, mulai dari Damkar, BPBD, Satpol PP, hingga sejumlah panti sosial milik pemerintah.
“Pergantiannya akan dilakukan dua tahap, dan paling lama dua bulan setelah pergantian pertama semuanya sudah selesai,” jelasnya.
Ia memastikan proses rotasi dilakukan bertahap agar pelayanan di lingkungan Sekwan DPRD Riau tidak terganggu dan tetap berjalan normal.
Terkait ASN yang sebelumnya terbukti menerima dana SPPD fiktif, Pemprov Riau mewajibkan pengembalian kerugian daerah. Mekanisme yang dipilih adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara berkala.
“Kalau gaji tidak kita potong, hanya TPP saja. Kita juga tak ingin sampai keluarga mereka tidak bisa makan,” katanya.
SF Hariyanto menyebut pendekatan ini sebagai solusi yang lebih manusiawi agar ASN tetap dapat memenuhi kewajiban tanpa mengorbankan kebutuhan keluarga.
Ia berharap pembenahan ini mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap birokrasi Pemprov Riau.
“Semua langkah yang diambil semata-mata untuk penyegaran dan perbaikan tata kelola pemerintahan Sekwan Provinsi Riau agar lebih bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik yang merugikan keuangan daerah di masa mendatang,” tegasnya..(*ay)
