Bengkulu Selatan||ISBCenter.com – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan memastikan akan melakukan peremajaan kendaraan operasional untuk seluruh camat di 11 kecamatan. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bengkulu Selatan H. Rifai Tajudin.
Pengadaan mobil dinas baru tersebut akan direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran tugas camat yang memiliki mobilitas tinggi hingga ke pelosok desa.
Bupati Rifai Tajudin mengungkapkan, kondisi kendaraan dinas yang digunakan saat ini sudah tidak lagi layak. Saat ini para camat masih menggunakan mobil operasional jenis Suzuki APV yang kondisinya dinilai sudah memprihatinkan dan perlu segera diganti.
“Kita akan siapkan mobil dinas untuk camat melalui anggaran perubahan tahun 2026. Kendaraan yang lama kondisinya sudah cukup memprihatinkan dan memang perlu diremajakan,” ujar Rifai.
Ia menjelaskan, keberadaan kendaraan operasional yang layak menjadi faktor penunjang utama bagi camat. Pasalnya, camat dituntut untuk aktif melakukan koordinasi, monitoring program pemerintah, serta memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di setiap desa yang ada di wilayahnya.
Dengan dukungan armada baru yang lebih prima, orang nomor satu di Bengkulu Selatan itu berharap kinerja para camat akan semakin optimal dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Meski demikian, Rifai menegaskan bahwa fasilitas baru tersebut harus berbanding lurus dengan peningkatan kinerja, terutama dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan kendaraan yang lebih baik, saya minta kinerja juga harus lebih baik. Camat harus membantu mengejar capaian PAD, khususnya PBB yang ada di desa-desa,” tegas Bupati.
Tidak hanya mobil dinas camat, perhatian Bupati juga tertuju pada kendaraan operasional kepala desa. Ia mengakui telah menerima banyak laporan terkait kondisi sepeda motor dinas kepala desa yang juga membutuhkan peremajaan.
Namun demikian, untuk tahun ini pemerintah daerah belum dapat merealisasikan keduanya secara bersamaan mengingat kondisi keuangan daerah yang masih dalam tahap efisiensi anggaran.
“Untuk motor dinas kepala desa juga sudah kita perhatikan. Hanya saja kondisi sekarang belum memungkinkan karena kita masih dalam kondisi efisiensi. Nanti kalau anggaran sudah memungkinkan dan tidak dalam kondisi efisiensi lagi, tidak menutup kemungkinan akan kita lakukan peremajaan,” kata Rifai.
Bupati meminta kepada seluruh kepala desa untuk bersabar dan memahami kemampuan fiskal daerah saat ini. Ia memastikan bahwa kebutuhan operasional di tingkat desa tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Kepala desa saya minta bersabar. Bukan berarti tidak diperhatikan, tetapi kita harus melihat kemampuan anggaran. Kalau nanti kondisi anggaran sudah memungkinkan, tentu ini akan menjadi perhatian kita,” ujarnya.
Rifai menambahkan, setiap kebijakan pengadaan barang milik daerah harus tetap berlandaskan pada kemampuan keuangan dan prinsip kehati-hatian, agar tidak membebani APBD.
Khusus untuk pengadaan mobil dinas camat pada APBD Perubahan 2026, ia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan dinas dan pelayanan publik, bukan untuk kepentingan pribadi.
“Ini bukan hanya soal mendapatkan kendaraan baru. Kendaraan itu harus digunakan untuk menunjang pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat. Saya ingin camat benar-benar hadir di tengah masyarakat dan membantu pemerintah daerah mencapai target-target yang sudah ditetapkan,” demikian Rifai..(*1dn)
