Riau||ISBCenter.com – Sorotan tajam soal keadilan pembangunan pusat dan daerah kembali mengemuka. Bupati Siak, Afni Zulkifli, melontarkan kritik terbuka saat menghadiri rapat bersama DPR RI. Di hadapan perwakilan pemerintah pusat, ia mempertanyakan proporsi pembangunan yang diterima daerah penghasil.
Menurut Afni, Kabupaten Siak menyetor sekitar Rp1 triliun ke pemerintah pusat dalam setahun. Namun yang diterima kembali dalam bentuk pembangunan jalan nasional disebut hanya sekitar 1 kilometer.
“Daerah kami tahun lalu setor Rp1 triliun ke pemerintah pusat, tapi balasannya jalan nasional hanya 1 kilometer. This is not fair!” tegas Afni.
Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian. Bagi Afni, persoalan ini bukan hanya tentang panjang ruas jalan. Lebih jauh, hal ini menyangkut rasa keadilan daerah yang selama ini menopang penerimaan negara dari sektor migas, perkebunan, hingga industri.
“Daerah penghasil tidak minta di istimewakan. Kami hanya ingin keadilan. Kalau kontribusinya besar, pembangunan yang kembali juga harus sebanding,” ujar Afni usai rapat.
Keluhan itu bukan sekadar soal jalan. Pernyataan tersebut mencerminkan keresahan banyak daerah yang merasa kontribusinya besar terhadap penerimaan negara, tetapi manfaat pembangunan yang kembali ke daerah dinilai belum sebanding.
Dalam rapat yang sama, sejumlah kepala daerah juga mengeluhkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggap belum mencerminkan kebutuhan riil daerah. Padahal mereka harus menanggung beban gaji PPPK, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan publik yang terus meningkat.
Sejumlah kepala daerah menyebut, formula DBH yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi beban fiskal daerah. Di satu sisi, daerah dituntut meningkatkan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di sisi lain, transfer dari pusat dinilai belum cukup untuk menutup kebutuhan tersebut.
“Kalau DBH tidak naik, sementara beban gaji PPPK dan pembangunan infrastruktur terus bertambah, daerah bisa defisit. Ujungnya masyarakat juga yang terdampak,” kata salah satu bupati yang hadir.
Pernyataan Bupati Siak pun langsung menyita perhatian. Sebab, jika benar daerah mampu menyetor Rp1 triliun ke kas negara tetapi hanya mendapatkan pembangunan jalan nasional sepanjang 1 kilometer, pertanyaan soal keadilan fiskal pusat dan daerah kembali mengemuka.
Apakah daerah penghasil hanya diminta terus menyetor, sementara pembangunan lebih banyak dinikmati wilayah lain? Atau ada persoalan distribusi anggaran yang perlu dibuka lebih transparan kepada publik?
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian PUPR maupun Kementerian Keuangan terkait pernyataan Bupati Siak tersebut. Publik menunggu penjelasan detail soal alokasi anggaran jalan nasional di Kabupaten Siak, termasuk rencana pembangunan ke depan.
Sementara itu, Afni menegaskan pihaknya akan terus menyuarakan aspirasi daerah di forum-forum nasional.
“Kami akan kawal terus. Masyarakat Siak berhak tahu dan merasakan hasil dari apa yang mereka berikan untuk negara,” tutupnya..(*ay)
